PRANCIS

OECD: Tren Pertukaran Informasi Perpajakan di Afrika Melesat

Muhamad Wildan | Senin, 29 Juni 2020 | 14:27 WIB
OECD: Tren Pertukaran Informasi Perpajakan di Afrika Melesat

Ilustrasi. (OECD)

PARIS, DDTCNews—Kapasitas negara-negara Afrika dalam hal transparansi pajak dan pertukaran informasi (exchange of information/EOI) dan komitmen politik perpajakan semakin meningkat.

Hal ini tertuang dalam laporan 'The Tax Transparency in Africa 2020' yang diterbitkan oleh OECD dan 32 negara Afrika yang tergabung dalam African Initiative pekan lalu. Dalam laporan itu, praktik penghindaran pajak semakin menjadi perhatian.

"Pandemi Covid-19 ke depan akan membuat praktik-praktik penghindaran pajak tidak lagi bisa ditoleransi," ujar Chair of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Maria Jose Garde, Senin (29/6/2020).

Baca Juga:
Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Dalam laporan tersebut, pertukaran informasi pajak bilateral di negara-negara Afrika mengalami kenaikan sejak 2013. Pada 2013, sebanyak 685 perjanjian kerja sama ditandatangani. Pada 2019, perjanjian tersebut melesat menjadi 3.292 kerja sama.

Jumlah kerja sama pertukaran informasi pajak yang meningkat 8 kali lipat tersebut juga membuat kontribusi terhadap tambahan penerimaan pajak mencapai US$189 juta di delapan negara Afrika.

Kerja sama pertukaran informasi perpajakan di Afrika saat ini juga sedang didorong berjalan otomatis melalui Automatic Exchange of Information (AEOI). Ghana menjadi negara pertama yang mulai menerapkan AEOI sejak 2019, disusul negara-negara Afrika lainnya.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Meski begitu, terdapat catatan atas transparansi perpajakan dan pertukaran informasi di negara Afrika di antaranya masih perlunya peningkatan pemahaman petugas pajaknya atas transparansi pajak dan pertukaran informasi.

Selain itu, laporan OECD juga menyebutkan negara-negara di Afrika masih perlu menjamin ketersediaan informasi beneficial ownership serta mengimplementasikan AEOI secara efektif ke depan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik