NIK Jadi NPWP, Sri Mulyani Jamin Kerahasiaan Data Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah bakal mengintegrasikan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kebijakan ini dituangkan melalui pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Terkait kebijakan baru tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin kerahasiaan data wajib pajak meski NIK bakal terintegrasi dengan NPWP.

Sri Mulyani mengatakan penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi pada UU HPP bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan.

"Walau NIK diketahui, bukan berarti data pajaknya bisa diterobos. Kita tetap menjaga kerahasian data wajib pajak baik orang pribadi maupun badan karena ini dilindungi undang-undang," ujar Sri Mulyani, Kamis (7/10/2021).

Dengan adanya penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi, pemerintah berupaya untuk mendorong integrasi data dan kesederhanaan administrasi guna mendukung kepentingan nasional.

Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak masyarakat dan mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Diberitakan sebelumnya, penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta-merta menyebabkan setiap orang pribadi menjadi wajib membayar PPh berapapun penghasilannya.

UU HPP tak mengubah ketentuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku saat ini. Dengan demikian, hanya penghasilan di atas PTKP saja yang dikenai PPh. Untuk saat ini, PTKP yang berlaku adalah sebesar Rp54 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi belum kawin dan tanpa tanggungan.

Tak hanya itu, UU HPP menetapkan peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500 juta per tahun. Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta saja yang membayar PPh final UMKM sebesar 0,5%. (sap)