VIETNAM

Negara Tetangga Ini Terancam Makin Sulit Tangkal Penghindaran Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 Mei 2020 | 11:30 WIB
Negara Tetangga Ini Terancam Makin Sulit Tangkal Penghindaran Pajak

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews—Vietnam terancam makin kesulitan untuk menghadapi praktik-praktik penghindaran pajak ke depannya lantaran kebijakan pajak yang ada terbilang lamban dalam mencegah praktik tersebut.

Hal itu disampaikan Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR) dan Oxfam dalam laporan terbarunya. Dalam laporan tersebut, puluhan ribu pebisnis di Vietnam telah terdeteksi melanggar ketentuan pajak penghasilan yang merugikan negara hingga triliun dong per tahun selama periode 2010-2018.

Pelanggaran pajak tersebut tidak hanya terjadi di perusahaan multinasional, tetapi juga terjadi di perusahaan milik negara termasuk wasta. Bahkan, pelanggaran pajak juga tak hanya terjadi di perusahaan besar, tetapi juga di perusahaan kecil dan menengah.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Peneliti dari VEPR, Nguyen Duc Thanh mengatakan otoritas pajak Vietnam sebenarnya tidak berdiam diri. Mereka mencoba untuk mengkonsolidasikan sebuah kerangka kerja terhadap administrasi pajak tersebut.

“Namun demikian, undang-undang pajak tersebut tetap belum memadai, tidak konsisten dan belum sejalan dengan realitas perkembangan yang cepat dan kompleks,” tutur Thanh dikutip Senin (4/5/2020).

Imbasnya, pendapatan yang hilang, baik dari aspek nilai maupun porsi dari pajak penghasilan badan terus meningkat sejak 2014. Penghindaran pajak ditaksir membuat negara kehilangan pendapatan VNĐ15,6 triliun-VNĐ20,7 triliun (Rp10 triliun—Rp13,3 triliun) per tahun.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Thanh juga mengemukakan kritik atas kebijakan pemerintah memangkas pajak penghasilan badan sebagai upaya memerangi praktik penghindaran pajak. Menurutnya, upaya itu justru akan menimbulkan perang tarif pajak penghasilan di ASEAN.

“Pemangkasan tarif pajak penghasilan badan akan membuat Vietnam berkompetisi dengan negara lain, dan tak menutup kemungkinan akan ada perang insentif pajak bagi pebisnis di antara negara-negara ASEAN,” tuturnya.

Sementara itu, profesor dari National Economics University Nguyen Hoang Oanh menilai penghindaran pajak merupakan hal yang umum dalam perekonomian. Di Vietnam, korporasi multinasional memiliki peluang terbaik untuk menghindari pajak.

“Perusahaan memiliki peluang terbaik karena mereka memiliki banyak kantor cabang di berbagai negara, sehingga mudah menggeser keuntungan dari tempat dengan tarif pajak tinggi ke tempat dengan tarif pajak rendah,” ujarnya dilansir dari Vietnam News. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari