VIETNAM

Negara Tetangga Ini Terancam Makin Sulit Tangkal Penghindaran Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 Mei 2020 | 11:30 WIB
Negara Tetangga Ini Terancam Makin Sulit Tangkal Penghindaran Pajak

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews—Vietnam terancam makin kesulitan untuk menghadapi praktik-praktik penghindaran pajak ke depannya lantaran kebijakan pajak yang ada terbilang lamban dalam mencegah praktik tersebut.

Hal itu disampaikan Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR) dan Oxfam dalam laporan terbarunya. Dalam laporan tersebut, puluhan ribu pebisnis di Vietnam telah terdeteksi melanggar ketentuan pajak penghasilan yang merugikan negara hingga triliun dong per tahun selama periode 2010-2018.

Pelanggaran pajak tersebut tidak hanya terjadi di perusahaan multinasional, tetapi juga terjadi di perusahaan milik negara termasuk wasta. Bahkan, pelanggaran pajak juga tak hanya terjadi di perusahaan besar, tetapi juga di perusahaan kecil dan menengah.

Baca Juga:
Retaliasi Kanada, Produk Asal AS Bakal Dikenai Bea Masuk 25 Persen

Peneliti dari VEPR, Nguyen Duc Thanh mengatakan otoritas pajak Vietnam sebenarnya tidak berdiam diri. Mereka mencoba untuk mengkonsolidasikan sebuah kerangka kerja terhadap administrasi pajak tersebut.

“Namun demikian, undang-undang pajak tersebut tetap belum memadai, tidak konsisten dan belum sejalan dengan realitas perkembangan yang cepat dan kompleks,” tutur Thanh dikutip Senin (4/5/2020).

Imbasnya, pendapatan yang hilang, baik dari aspek nilai maupun porsi dari pajak penghasilan badan terus meningkat sejak 2014. Penghindaran pajak ditaksir membuat negara kehilangan pendapatan VNĐ15,6 triliun-VNĐ20,7 triliun (Rp10 triliun—Rp13,3 triliun) per tahun.

Baca Juga:
AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Thanh juga mengemukakan kritik atas kebijakan pemerintah memangkas pajak penghasilan badan sebagai upaya memerangi praktik penghindaran pajak. Menurutnya, upaya itu justru akan menimbulkan perang tarif pajak penghasilan di ASEAN.

“Pemangkasan tarif pajak penghasilan badan akan membuat Vietnam berkompetisi dengan negara lain, dan tak menutup kemungkinan akan ada perang insentif pajak bagi pebisnis di antara negara-negara ASEAN,” tuturnya.

Sementara itu, profesor dari National Economics University Nguyen Hoang Oanh menilai penghindaran pajak merupakan hal yang umum dalam perekonomian. Di Vietnam, korporasi multinasional memiliki peluang terbaik untuk menghindari pajak.

“Perusahaan memiliki peluang terbaik karena mereka memiliki banyak kantor cabang di berbagai negara, sehingga mudah menggeser keuntungan dari tempat dengan tarif pajak tinggi ke tempat dengan tarif pajak rendah,” ujarnya dilansir dari Vietnam News. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini