Negara Tetangga Ini Fokus Perbaiki Sistem Pajak Ketimbang Pungut PPN

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia bakal memprioritaskan perbaikan sistem perpajakan pada tahun ini ketimbang menerapkan kembali pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST).

Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengatakan perbaikan sistem perpajakan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Oleh karena itu, lanjutnya, perbaikan sistem perpajakan menjadi prioritas pemerintah.

"GST (atau PPN) adalah kebijakan perpajakan yang selalu kami perhatikan, dan akan membutuhkan waktu lama sebelum kami meninjau semuanya," katanya, dikutip pada Minggu (10/3/2024).

Sebelumnya, sebagian kalangan menyuarakan pemerintah Malaysia untuk mengembalikan skema pajak konsumsi dari pajak penjualan dan jasa (sales and service tax/SST) menjadi GST.

Malaysia sempat beralih dari SST menjadi GST pada April 2015. Namun, setelah melalui berbagai kritik dari partai oposisi, skema pajak konsumsi dikembalikan menjadi SST di bawah pemerintahan PM Mahathir Mohamad pada 2018.

Pada tahun ini, lanjut Amir, pemerintah telah mengambil 2 kebijakan pajak yang penting. Kedua kebijakan yang dimaksud antara lain kenaikan tarif tarif SST dan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Kenaikan tarif SST dari 6% menjadi 8% tersebut sudah berlaku sejak 1 Maret 2024. Adapun kenaikan tarif tersebut dilakukan setelah pemerintah melaksanakan serangkaian konsultasi dengan pemangku kepentingan.

Menurut Amir, kenaikan tarif SST akan meningkatkan penerimaan negara dan akan dibelanjakan demi kepentingan masyarakat.

Bersamaan dengan rencana kenaikan tarif SST, pemerintah juga mengumumkan pengenaan PPnBM tahun ini. Dengan penerapan PPnBM tersebut, orang-orang kaya akan membayar pajak lebih besar dari setiap transaksi barang mewah.

Pemerintah mengeklaim pengenaan PPnBM akan efektif meningkatkan penerimaan negara sekaligus menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat tidak mampu. Pemerintah bakal mengenakan tarif PPnBM sebesar 5% dan 10%.

Amir menambahkan pemerintah juga akan mengoptimalkan komunikasi publik sebelum menerapkan PPnBM untuk menghindari terulangnya kebingungan masyarakat.

"Dengan segala hal yang terjadi, terkadang komunikasi bisa menjadi sedikit lebih baik, dan kami menyadari bahwa kami harus berbuat lebih banyak dalam hal ini," ujarnya seperti dilansir malaymail.com. (rig)