VIETNAM

Negara Ini Kenakan Pajak Antidumping Produk Aluminium China

Redaksi DDTCNews | Jumat, 04 Oktober 2019 | 11:32 WIB
Negara Ini Kenakan Pajak Antidumping Produk Aluminium China

Ilustrasi. (foto: Fives Group)

HANOI, DDTCNews – Pemerintah Vietnam memberlakukan pajak antidumping terhadap beberapa produk aluminium yang berasal dari China. Kebijakan ini diambil untuk mengendalikan defisit perdagangan yang terus meningkat dengan China.

Defisit perdagangan Vietnam dengan China pada 2018 senilai US$17,23 miliar atau setara dengan Rp243 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan dalam delapan bulan pertama pada 2019 menjadi US$ 25,11 miliar setara dengan Rp354 triliun.

“Investigasi yang diluncurkan pada Januari 2019 menemukan aktivitas dumping China secara serius melukai produsen aluminium dalam negeri. Ini membuat produsen domestik harus menunda produksi,” demikian pernyataan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kamis (3/10/2019)

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Dia menambahkan pajak antidumping yang dikenakan pada beberapa produk aluminium dari 16 perusahaan asal China berkisar antara 2,49% hingga 35,58%. Tarif tersebut mulai berlaku selama lima tahun sejak 28 September 2019.

Pada tahun lalu, impor aluminium dari Negeri Tirai Bambu hampir naik dua kali lipat menjadi sekitar 62.000 ton. Namun, angka tersebut belum termasuk jumlah aluminium yang transit di Vietnam.

Pada Juni 2019, Vietnam juga telah mengenakan pajak antidumping dari sebelumnya 3,45% menjadi 34,27% pada beberapa produk baja buatan China.

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Tidak hanya itu, Pemerintah Vietnam tahun ini akan menindak barang-barang asal China yang secara ilegal berlabel “Made in Vietnam”. Penggunaan label ilegal tersebut dilakukan eksportir yang berusaha menghindari tarif Amerika Serikat untuk produk-produk buatan China.

Seperti dilansir theedgemarkets.com, Vietnam sangat bergantung pada China. Kondisi tersebut dikarenakan China masih masih mitra dagang terbesar Vietnam untuk bahan dan peralatan manufaktur padat karya. (MG-anp/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Rabu, 22 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bukan 60%, Trump Siapkan Bea Masuk 10% Atas Barang Impor China

Senin, 20 Januari 2025 | 10:30 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Ada Perang Tarif Trump, KEK Siap-Siap Sambut Relokasi Pabrik China

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!