KANADA

Negara Ini Bakal Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Mobil Listrik China

Muhamad Wildan | Senin, 02 September 2024 | 10:00 WIB
Negara Ini Bakal Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Mobil Listrik China

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Kanada akan mengenakan bea masuk sebesar 100% atas impor kendaraan bermotor listrik dan bea masuk 25% atas impor baja dan aluminium dari China.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menjelaskan bea masuk tersebut dikenakan atas seluruh mobil listrik dari China, termasuk mobil listrik yang diproduksi oleh Tesla di China.

"Kami sedang berupaya mentransformasi sektor otomotif Kanada menjadi yang paling unggul pada level global. Namun, China malah memberikan keuntungan yang tidak adil bagi diri mereka sendiri di pasar global," katanya, dikutip pada Senin (2/9/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Bea masuk sebesar 100% atas impor kendaraan bermotor listrik dari China bakal mulai berlaku pada 1 Oktober. Sementara itu, bea masuk atas baja dan aluminium mulai berlaku pada 15 Oktober 2024.

Ke depan, pemerintah Kanada berencana bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekutu dalam rangka melindungi konsumen dari praktik-praktik tak adil yang dilakukan oleh negara-negara seperti China.

Trudeau mengatakan pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk mengenakan bea masuk serupa atas impor semikonduktor dan solar panel dari China.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Sementara itu, Kedutaan Besar China di Kanada menyatakan Kanada telah menerapkan kebijakan proteksionis yang bertentangan dengan ketentuan World Trade Organization (WTO).

Pengenaan bea masuk atas mobil listrik, baja, dan aluminium bakal mengganggu kerja sama ekonomi antara kedua negara sekaligus merugikan konsumen dan perusahaan Kanada.

"Kanada bersikeras mengenakan bea masuk tanpa menghiraukan keberatan kami. Kami mendesak Kanada mematuhi ketentuan WTO serta menahan diri untuk tidak mempolitisasi masalah ekonomi dan perdagangan," ujar juru bicara Kedutaan Besar China di Kanada seperti dilansir zawya.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja