Muluskan Penagihan Utang Pajak, KPP Gandeng Kantor Kelurahan

DENPASAR, DDTCNews - Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) memastikan proses penegakan hukum terhadap penunggak pajak bisa berjalan optimal. Salah satunya dengan menggandeng kantor kelurahan untuk memastikan seluruh kegiatan penagihan aktif bisa berjalan tanpa kendala.

KPP Pratama Denpasar Barat misalnya, belum lama ini berkoordinasi dengan Kantor Kelurahan Ubung terkait dengan seluk beluk penyitaan aset wajib pajak.

"Koordinasi perlu dilakukan agar penagihan pajak melalui Surat Paksa bisa berjalan dengan baik. Penyitaan akan dilakukan terhadap aset penanggung pajak yang tersimpan di BPD kantor cabang pembantu Ubung," kata Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Denpasar Barat Dwi Yoga Wdiana, dilansir pajak.go.id, dikutip pada Senin (22/5/2023).

Sementara itu, Lurah Ubung Dwi Karyna Puspita menyatakan bahwa pemerintah daerah siap membantu KPP Pratama Denpasar Barat dalam menjalankan kegiatan penyitaan. Sesuai penjelasan petugas, wajib pajak/penanggung pajak memiliki waktu 14 hari untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya.

Rekening yang telah disita akan digunakan untuk membayar tunggakan pajaknya apabila tidak melunasi dalam jangka waktu tersebut. Tindakan penyitaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas usulan pemblokiran rekening yang dilakukan oleh KPP Pratama Denpasar Barat.

"Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak atau penanggung pajak," kata Dwi.

Untuk diketahui, penyitaan aset dilakukan berdasarkan UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

Pada undang-undang tersebut, diatur bahwa penyitaan aset milik penanggung pajak dilakukan dalam waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan dan penanggung pajak tetap tidak melunasi tunggakannya.

Bila dalam waktu 14 hari setelah penyitaan ternyata penanggung pajak tak kunjung melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihannya, aset milik penanggung pajak akan dilelang. Bila aset yang dimaksud berupa rekening, saldo akan dipindahbukukan guna melunasi tunggakan pajak. (sap)