Mulai April 2017, Negara Bagian Ini Terapkan Tax Amnesty

HARRISBURG, DDTCNews – Pemerintah negara bagian Pennsylvania memberlakukan program amnesti pajak mulai April 2017. Program amnesti pajak ini hanya akan dilaksanakan dalam waktu 60 hari, di mana para penunggak pajak diberi kesempatan untuk segera menyelesaikan tunggakan pajaknya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pennsylvania Marguerite Quinn mengatakan program amnesti pajak ini sesuai ketentuan House Bill 1888 dan masuk dalam paket anggaran keuangan tahun 2016-17 yang telah ditandatangani untuk menjadi Undang-Undang Amnesti Pajak.

“Dengan diberlakukannya program amnesti pajak ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih penerimaan tambahan hingga sebesar US$100 juta (Rp1,3 triliun),” ungkapnya.

Marguerite menjelaskan negara bagian Pennsylvania menawarkan program amnesti pajak dengan maksud sebagai suntikan dana guna menopang anggaran keuangan serta menarik wajib pajak yang selama ini belum melunasi tunggakannya.

“Amnesti pajak ini bukanlah pengampunan utang pajak, tetapi pengurangan denda pajak untuk mendorong wajib pajak segera melunasi pembayaran pajaknya,” tutur Marguerite.

Program amnesti pajak ini dijadwalkan mulai berlaku pada 19 April – 19 Juni 2017, dengan ketentuan bagi wajib pajak yang belum melunasi pajak terutangnya per 31 Desember 2015. Departemen Penerimaan Pennsylvania akan membebaskan denda dan setengah dari bunga utang pada tunggakan pajak bagi individu dan bisnis yang mau turut berpartisipasi.

Untuk jenis pajak yang akan masuk dalam kategori amnesti pajak meliputi pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan dan pajak penjualan, serta berbagai pungutan pajak lainnya termasuk pajak waralaba dan pajak rokok.

Sementara itu, seperti dilansir dalam Thetimes-tribune, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah akan dikecualikan dalam program amnesti pajak. Kemudian, amnesti pajak ini juga tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang dalam pemeriksaan karena melanggar Undang-Undang Pajak, serta wajib pajak yang telah mengikuti program amnesti pada 2010.

Menariknya, bagi wajib pajak yang memenuhi syarat namun tidak ikut berpartisipasi dalam program ini, diancam penalti sebesar 5%, termasuk bisa terkena sanksi penegakan hukum lainnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pada 2010 negara bagian Pennsylvania telah melaksanakan program amnesti pajak. Program tersebut dianggap sukses karena dapat menghasilkan penerimaan tambahan hingga mencapai US$254 juta (Rp3,4 triliun).

“Hampir 60.000 wajib pajak ikut berpartisipasi dalam program amnesti pajak tersebut. Departemen Penerimaan Pennsylvania berhasil meraup US$90,8 juta (Rp1,2 triliun) dari denda pajak, sementara untuk pembayaran bunga dibebaskan,” pungkas Marguerite. (Amu)