INGGRIS

Mulai 2021, Pemerintah Cabut Fasilitas Tax Refund untuk Turis Asing

Redaksi DDTCNews | Rabu, 16 September 2020 | 11:04 WIB
Mulai 2021, Pemerintah Cabut Fasilitas Tax Refund untuk Turis Asing

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Pemerintah Inggris resmi merevisi ketentuan fasilitas bebas pajak dan pengembalian PPN/VAT refund untuk pembelian barang oleh turis asing mulai 1 Januari 2021.

Melalui kebijakan tersebut fasilitas bebas pajak dan skema VAT refund akan berakhir pada 31 Desember 2020. Pengunjung internasional tidak lagi mendapatkan pengembalian PPN untuk barang yang dibeli di Inggris dan dibawa pulang.

"Bandara Inggris tidak lagi menawarkan barang bebas bea untuk produk mode, aksesoris dan kecantikan. Pengecualian bebas bea masih berlaku untuk produk alkohol dan tembakau," tulis keterangan resmi pemerintah dikutip Rabu (16/9/2020).

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Pengunjung internasional yang bukan berasal dari negara Uni Eropa masih bisa mendapatkan fasilitas bebas pajak apabila saat membeli di toko Inggris, barang tersebut kemudian langsung dikirimkan ke alamat di luar negeri.

Sementara itu, asosiasi produk premium asal Inggris, Walpole mengatakan kebijakan baru untuk barang bawaan pengunjung internasional menjadi hal yang tidak diinginkan oleh para pelaku usaha.

Pencabutan fasilitas bebas pajak dan VAT refund tersebut akan membuat Inggris menjadi satu-satunya negara di Eropa yang tidak menawarkan belanja bebas pajak bagi pengunjung internasional.

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

Hal ini juga akan memengaruhi posisi London sebagai tujuan utama ritel global. Dengan kata lain, kebijakan tersebut akan membikin kerugian besar bagi pemilik toko barang premium karena kehilangan daya kompetitif.

"Pengunjung internasional sangat penting bagi pemulihan usaha untuk barang premium dan mewah di Inggris. Pemerintah seharusnya mendorong pengunjung kaya untuk datang," kata CEO Walpole Helen Brocklebank.

Menurut Brocklebank, sektor merek barang premium seperti Burberry, Johnstons of Elgin, Harrods, whisky Glenfiddich, dan Hendrick's Gin berkontribusi besar kepada perekonomian Inggris.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Setiap tahun, nilai tambah segmen usaha ini kepada perekonomian mencapai £48 miliar atau setara dengan Rp918 triliun. Nilai penjualan yang datang dari pengunjung internasional itu mencapai £4,5 miliar.

Saat ini, lanjut Brocklebank, sektor bisnis barang premium tengah berusaha bangkit karena terdampak pandemi virus Corona yang menggerus penjualan hingga 95%. Sektor ini juga menjadi sumber penghasilan bagi 160.000 orang.

"Kami bersama British Retail Consortium, Association of International Retail (AIR), dan kolega di pariwisata dan maskapai penerbangan Inggris menyatakan prihatin atas keputusan Kementerian Keuangan," tuturnya seperti dilansir Fashion United. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan