INGGRIS

Mulai 2021, Pemerintah Cabut Fasilitas Tax Refund untuk Turis Asing

Redaksi DDTCNews | Rabu, 16 September 2020 | 11:04 WIB
Mulai 2021, Pemerintah Cabut Fasilitas Tax Refund untuk Turis Asing

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Pemerintah Inggris resmi merevisi ketentuan fasilitas bebas pajak dan pengembalian PPN/VAT refund untuk pembelian barang oleh turis asing mulai 1 Januari 2021.

Melalui kebijakan tersebut fasilitas bebas pajak dan skema VAT refund akan berakhir pada 31 Desember 2020. Pengunjung internasional tidak lagi mendapatkan pengembalian PPN untuk barang yang dibeli di Inggris dan dibawa pulang.

"Bandara Inggris tidak lagi menawarkan barang bebas bea untuk produk mode, aksesoris dan kecantikan. Pengecualian bebas bea masih berlaku untuk produk alkohol dan tembakau," tulis keterangan resmi pemerintah dikutip Rabu (16/9/2020).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Pengunjung internasional yang bukan berasal dari negara Uni Eropa masih bisa mendapatkan fasilitas bebas pajak apabila saat membeli di toko Inggris, barang tersebut kemudian langsung dikirimkan ke alamat di luar negeri.

Sementara itu, asosiasi produk premium asal Inggris, Walpole mengatakan kebijakan baru untuk barang bawaan pengunjung internasional menjadi hal yang tidak diinginkan oleh para pelaku usaha.

Pencabutan fasilitas bebas pajak dan VAT refund tersebut akan membuat Inggris menjadi satu-satunya negara di Eropa yang tidak menawarkan belanja bebas pajak bagi pengunjung internasional.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Hal ini juga akan memengaruhi posisi London sebagai tujuan utama ritel global. Dengan kata lain, kebijakan tersebut akan membikin kerugian besar bagi pemilik toko barang premium karena kehilangan daya kompetitif.

"Pengunjung internasional sangat penting bagi pemulihan usaha untuk barang premium dan mewah di Inggris. Pemerintah seharusnya mendorong pengunjung kaya untuk datang," kata CEO Walpole Helen Brocklebank.

Menurut Brocklebank, sektor merek barang premium seperti Burberry, Johnstons of Elgin, Harrods, whisky Glenfiddich, dan Hendrick's Gin berkontribusi besar kepada perekonomian Inggris.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Setiap tahun, nilai tambah segmen usaha ini kepada perekonomian mencapai £48 miliar atau setara dengan Rp918 triliun. Nilai penjualan yang datang dari pengunjung internasional itu mencapai £4,5 miliar.

Saat ini, lanjut Brocklebank, sektor bisnis barang premium tengah berusaha bangkit karena terdampak pandemi virus Corona yang menggerus penjualan hingga 95%. Sektor ini juga menjadi sumber penghasilan bagi 160.000 orang.

"Kami bersama British Retail Consortium, Association of International Retail (AIR), dan kolega di pariwisata dan maskapai penerbangan Inggris menyatakan prihatin atas keputusan Kementerian Keuangan," tuturnya seperti dilansir Fashion United. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN