Mulai 1 Agustus 2017, Pajak Pariwisata Diterapkan

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Mulai 1 Agustus 2017 Pemerintah Malaysia akan menerapkan pajak pariwisata (tourism tax) yang dikenakan terhadap wisatawan asing maupun domestik, baik dalam rangka berlibur maupun perjalanan bisnis.

Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Mohamed Nazri Abdul Aziz mengatakan kebijakan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pariwisata yang telah disahkan di Parlemen pada April 2017 lalu.

“Ini berarti bahwa semua akomodasi di Malaysia akan dikenakan pajak pariwisata, selain dari GST 6% dan service charge 10%. Diperkirakan pajak baru ini akan menambah pendapatan sekitar RM654 juta atau Rp2 triliun,” ungkapnya, Rabu (7/7).

Nazri menjelaskan pajak akan dikumpulkan dari semua jenis tempat yang digunakan sebagai akomodasi bagi wisatawan, kecuali homestay dan Kampung Stay yang terdaftar, hotel dengan kurang dari 10 kamar, tempat yang dikelola oleh institusi pendidikan dan keagaaan, tempat yang digunakan untuk tujuan pelatihan dimana fasilitas tersebut tidak digunakan untuk tujuan komersial.

“Operator dari semua jenis tempat akomodasi yang akan menerima pajak pariwisata tersebut diwajibkan untuk melakukan pendaftaran atas usahanya kepada otoritas pajak mulai 1 Juli 2017,” tambahnya.

Nantinya, lanjut Nazri, penerimaan dari pajak pariwisata akan digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana industri pariwisata dan untuk melindungi, melestarikan alam, budaya serta warisan negara.

Berikut merupakan daftar tarif pajak pariwisata berdasarkan jenis penginapan, seperti dilansir dalam straitstimes.com, yaitu:

• Hotel bintang lima dikenakan biaya RM20/kamar/malam
• Hotel bintang empat dikenakan biaya RM10/kamar/malam
• Hotel bintang satu, dua dan tiga dikenakan biaya RM5/kamar/malam
• Non-rated accommodation premises dikenakan biaya RM2,50/kamar/malam.