KABUPATEN BADUNG

Modernisasi Sistem Pajak, Teknologi dan Kualitas SDM Jadi Andalan

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Modernisasi Sistem Pajak, Teknologi dan Kualitas SDM Jadi Andalan

Ilustrasi.

BADUNG, DDTCNews - Pemkab Badung, Bali tengah melakukan modernisasi sistem administrasi pajak berbasis self assessment.

Sekda Kabupaten Badung Adi Arnawa mengatakan sebagian besar pungutan pajak daerah memang mengadopsi sistem self assessment. Hanya 2 jenis pungutan yang mengadopsi rezim official assessment yaitu PBB-P2 dan BPHTB.

"Dalam melakukan modernisasi perpajakan khususnya di Badung dimulai dari self assessment dengan kami mendorong wajib pajak mengarah ke teknologi," katanya dikutip pada Selasa (5/10/2021).

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Sekda Adi menyampaikan sistem self assessment pajak daerah berbasis elektronik merupakan cara paling efektif meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, sistem ini juga terbukti meningkatkan kadar transparansi pengelolaan pajak daerah.

Salah satu aspek yang terus dikembangkan Pemkab Badung adalah kemudahan dalam penyampaian surat tagihan pajak daerah (STPD) untuk setiap jenis pajak. Selanjutnya, upaya memperkuat pengawasan pajak untuk mengoptimalkan penerimaan.

Menurutnya, Pemkab Badung tidak sendirian dalam melakukan modernisasi sistem pajak daerah. Kerja sama dijalin dengan perbankan dan PT Pos Indonesia untuk memudahkan pelaku usaha dan masyarakat membayar pajak ke kas daerah.

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

"Kami mendorong sistem pembayaran pajak online sekaligus bekerja sama dengan perbankan seperti Bank Mandiri dan Bank BPD Bali lewat mobile banking dan internet banking, termasuk dengan PT Pos Indonesia yang sudah terpantau melalui kantor Bapenda," jelasnya.

Dia menambahkan modernisasi sistem pajak berbasis elektronik dilakukan untuk mengimbangi potensi kebocoran pajak dari sistem self assessment. Oleh karena itu, pemkab mengandalkan kemajuan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi.

"Self assessment memberikan ruang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri dan itu rentan terjadi kebocoran. Hal itu perlu diimbangi dengan kekuatan SDM yang kompeten dalam memanfaatkan teknologi," imbuhnya seperti dilansir wartabalionline.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan