Minta Pelajari Pajak Pendapatan Bruto, Otoritas Fiskal Surati Presiden

MANILA, DDTCNews – Departemen Keuangan (Depatment of Finance/DOF) Filipina meminta pihak istana untuk membentuk gugus tugas (task force) yang mengkaji pengenaan pajak korporasi berdasarkan pendapatan bruto (gross earnings).

Otoritas mengaku akan memprioritaskan studi tentang kelayakan dan dampak dari usulan pengenaan pajak korporasi berdasarkan pendapatan bruto. Selain itu, pemerintah juga harus mempelajari apakah proposal tersebut adil dan menguntungkan bagi bisnis kecil.

“Kami sebenarnya menulis surat kepada presiden untuk secara resmi membentuk task force. Kami sudah merekomendasikan siapa yang akan menjadi anggotanya,” ujar Wakil Menteri Keuangan Filipina Antonette Tionko, Senin (28/10/2019).

Task force yang diusulkan akan terdiri dari Kantor Sekretariat Kabinet (Executive Secretary), Departemen Kehakiman (Department of Justice), Departemen Anggaran dan Manajemen (Department of Budget and Management), dan Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional (National Economic and Development Authority).

Sejalan dengan hal tersebut, Tionko memberikan klarifikasi bahwa DOF akan tetap melanjutkan dengan paket-paket yang tersisa dari program reformasi pajak komprehensif sambil mempelajari proposal terbaru tersebut.

“Bergeser ke pendapatan kotor hanyalah sebuah studi, masih jauh,” paparnya.

Otoritas pun menegaskan mengatakan pengenaan pajak penghasilan badan berdasarkan penghasilan bruto tersebut tidak akan menjadi bagian dari paket pajak yang diusulkan di bawah Comprehensive Tax Reform Program (CTRP).

Bulan lalu, Presiden Filipina Duterte mengatakan iuran pajak harusnya dihitung berdasarkan pendapatan kotor dan bukan laba bersih. Pasalnya, hal tersebut menghilangkan setidaknya 70% penerimaan pajak yang dipungut Biro Pendapatan Internal (Bureau of Internal Revenue/BIR).

Seperti dilansir philstar.com, DOF sejauh ini masih mendorong beberapa paket reformasi pajak untuk disahkan di dalam kongres.

Beberapa paket tersebut terdiri dari atas penurunan pajak penghasilan badan (corporate income tax/CIT) dan modernisasi sistem insentif fiskal serta; reformasi dalam sistem penilaian properti; dan rasionalisasi pajak pendapatan atas modal. (MG-anp/kaw)