KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Komitmen untuk Transisi Energi, Indonesia Tetap Butuh Batu Bara

Muhamad Wildan | Kamis, 30 Mei 2024 | 10:00 WIB
Meski Komitmen untuk Transisi Energi, Indonesia Tetap Butuh Batu Bara

Ilustrasi. Sejumlah alat berat beroperasi di kawasan penambangan batu bara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (24/5/2024). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah masih membutuhkan komoditas batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional meski Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan transisi energi guna menurunkan emisi.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Boby Wahyu Hernawan mengatakan batu bara merupakan sumber energi yang murah dan masih tetap dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Itu tidak bisa dipungkiri dan coal kita ini kurang lebih 60% dari sumber energi nasional kita. Saat ini, Indonesia berkelimpahan atas sumber daya alam itu, harganya juga cukup murah. Ini menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia," katanya, dikutip pada Kamis (30/5/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selain itu, lanjut Boby, pemerintah juga memiliki target untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju selambat-lambatnya pada 2045. Untuk itu, batu bara selaku sumber energi yang murah tetap penting untuk dipertahankan.

Meski begitu, sambungnya, pemerintah tetap berkomitmen melakukan transisi energi. Nanti, transisi menuju pemanfaatan energi terbarukan harus memerhatikan energy trilemma yang terdiri dari energy security, energy affordability, dan energy sustainability.

"Energi nasional kita jika kita tiba-tiba shutdown [PLTU batu bara] banyak, seperti apa energy security kita nantinya?" ujar Boby.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Boby juga memandang faktor-faktor dalam energy trilemma ini juga tidak mudah diimplementasikan. Meski begitu, pemerintah tetap berusaha untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari transisi energi tersebut.

"Kita akan tetap memperhatikan energy trilemma tadi dan juga Indonesia ingin menjadi negara yang maju dengan sumber pertumbuhan dari energi yang cukup affordable dan energy security kita," tuturnya.

Sebagai informasi, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi dengan kemampuan sendiri sebesar 31,89% dan sebesar 43,2% jika mendapatkan dukungan dari dunia internasional.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Guna mencapai target tersebut, negara-negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) telah berkomitmen untuk menyalurkan pendanaan senilai US$20 miliar kepada Indonesia lewat skema Just Energy Transitions Partnership (JETP).

Rencananya, Indonesia akan mencapai net zero emission pada sektor ketenagalistrikan selambat-lambatnya pada 2050. Selanjutnya, 34% dari total pembangkitan listrik Indonesia ditargetkan berasal dari sumber energi terbarukan pada 2030.

Dua PLTU yang hendak dipensiunkan dini untuk mendukung pencapaian net zero emission sektor ketenagalistrikan antara lain PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon-1. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja