KANADA

Menuai Kontra, Rencana Pengenaan Pajak Netflix Dibatalkan

Redaksi DDTCNews | Senin, 02 Oktober 2017 | 12:01 WIB
Menuai Kontra, Rencana Pengenaan Pajak Netflix Dibatalkan

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Kanada menyatakan tidak akan mengenakan pajak baru untuk layanan online yang berdampak pada naiknya biaya layanan yang harus dibayar oleh orang-orang Kanada. Sebagai gantinya, Pemerintah Kanada telah meluncurkan sebuah strategi baru untuk industri budaya dan kreatif.

Menteri Budaya Kanada Melanie Joly mengatakan Pemerintah Kanada membuat kesepakatan dengan perusahaan internet global yang menyediakan layanan online seperti Netflix, YouTube, dan Facebook untuk menjadi mitra dan berkontribusi dalam menumbuhkan industri kreatif dengan berinvestasi pada produksi dan distribusi.

“Akses dan keterjangkauan internet dan nirkabel menjadi masalah bagi banyak orang di Kanada. Sebagai salah satu negara dengan beberapa tarif pajak tertinggi di dunia, Pemerintah tidak akan menaikkan biaya layanan kepada orang-orang Kanada dengan memberlakukan pajak baru,” tuturnya, Jumat (29/9).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Gagasan tentang pajak Netflix pertama kali muncul sebelum pemilihan umum pemerintah federal. Pada saat itu mantan Perdana Menteri Kanada Stephen Harper memperingatkan bahwa orang-orang Kanada perlu memilih secara konservatif atau menghadapi pajak atas penggunaan layanan streaming.

Kendati demikian, gagasan tersebut nyatanya menuai banyak protes dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Kanada menyusun strategi baru yang didasarkan atas adanya konsultasi tentang Canadian Content in a Digital World.

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, layanan online telah menjadi bagian dari ekosistem industri kreatif dan berperan dalam meningkatkan produksi, distribusi, serta penemuan konten di Kanada. Tidak hanya itu, strategi ini juga dinilai dapat mendorong perusahaan internet global untuk terus meningkatkan investasinya di Kanada.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Langkah ini dinilai bisa menguntungkan pihak Netflix dan pemerintah federal yang selama ini mendapat tekanan lantaran berencana untuk mengenakan pajak atas layanan yang akan digunakan untuk mendanai industri budaya dan kreatif di Kanada.

Sementara itu, dilansir dalam tax-news.com, Kantor Sertifikasi Visual-Audio Kanada (CAVCO) baru-baru ini mengumumkan bahwa produksi audiovisual yang ditampilkan eksklusif secara online akan menjadi syarat untuk mendapatkan kredit pajak apabila distributor atau penyiar yang berasal dari Kanada ikut terlibat.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Senin, 20 Januari 2025 | 18:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

DJP Tunjuk 13 Perusahaan Asing sebagai Pemungut PPN PMSE

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 10:43 WIB KMK 2/KM.10/2025

Simak di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Februari 2025

Senin, 03 Februari 2025 | 09:30 WIB TARIF BEA KELUAR CPO

Harga Referensi Melemah, Tarif Bea Keluar CPO Bulan Ini US$124 per MT

Senin, 03 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PIC Coretax Jangan Bingung! DJP Beri Panduan, Bahas Soal Role Akses

Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’