KANADA

Menuai Kontra, Rencana Pengenaan Pajak Netflix Dibatalkan

Redaksi DDTCNews | Senin, 02 Oktober 2017 | 12:01 WIB
Menuai Kontra, Rencana Pengenaan Pajak Netflix Dibatalkan

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Kanada menyatakan tidak akan mengenakan pajak baru untuk layanan online yang berdampak pada naiknya biaya layanan yang harus dibayar oleh orang-orang Kanada. Sebagai gantinya, Pemerintah Kanada telah meluncurkan sebuah strategi baru untuk industri budaya dan kreatif.

Menteri Budaya Kanada Melanie Joly mengatakan Pemerintah Kanada membuat kesepakatan dengan perusahaan internet global yang menyediakan layanan online seperti Netflix, YouTube, dan Facebook untuk menjadi mitra dan berkontribusi dalam menumbuhkan industri kreatif dengan berinvestasi pada produksi dan distribusi.

“Akses dan keterjangkauan internet dan nirkabel menjadi masalah bagi banyak orang di Kanada. Sebagai salah satu negara dengan beberapa tarif pajak tertinggi di dunia, Pemerintah tidak akan menaikkan biaya layanan kepada orang-orang Kanada dengan memberlakukan pajak baru,” tuturnya, Jumat (29/9).

Baca Juga:
DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

Gagasan tentang pajak Netflix pertama kali muncul sebelum pemilihan umum pemerintah federal. Pada saat itu mantan Perdana Menteri Kanada Stephen Harper memperingatkan bahwa orang-orang Kanada perlu memilih secara konservatif atau menghadapi pajak atas penggunaan layanan streaming.

Kendati demikian, gagasan tersebut nyatanya menuai banyak protes dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Kanada menyusun strategi baru yang didasarkan atas adanya konsultasi tentang Canadian Content in a Digital World.

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, layanan online telah menjadi bagian dari ekosistem industri kreatif dan berperan dalam meningkatkan produksi, distribusi, serta penemuan konten di Kanada. Tidak hanya itu, strategi ini juga dinilai dapat mendorong perusahaan internet global untuk terus meningkatkan investasinya di Kanada.

Baca Juga:
Pemerintah Sudah Kumpulkan Pajak Sektor Digital Hingga Rp29,97 Triliun

Langkah ini dinilai bisa menguntungkan pihak Netflix dan pemerintah federal yang selama ini mendapat tekanan lantaran berencana untuk mengenakan pajak atas layanan yang akan digunakan untuk mendanai industri budaya dan kreatif di Kanada.

Sementara itu, dilansir dalam tax-news.com, Kantor Sertifikasi Visual-Audio Kanada (CAVCO) baru-baru ini mengumumkan bahwa produksi audiovisual yang ditampilkan eksklusif secara online akan menjadi syarat untuk mendapatkan kredit pajak apabila distributor atau penyiar yang berasal dari Kanada ikut terlibat.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 17:55 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

Minggu, 24 November 2024 | 15:00 WIB KANADA

Jelang Natal, Negara Ini Bakal Bebaskan PPN selama 2 Bulan

Selasa, 19 November 2024 | 18:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Sudah Kumpulkan Pajak Sektor Digital Hingga Rp29,97 Triliun

Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP