SEKTOR KELAUTAN & PERIKANAN

Menteri Susi Sosialisasikan Tax Amnesty Pekan Depan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 08 Desember 2016 | 15:58 WIB
Menteri Susi Sosialisasikan Tax Amnesty Pekan Depan

JAKARTA, DDTCNews – Masih rendahnya partisipasi sektor perikanan dalam mengikuti program pengampunan pajak mendorong dua kementerian ini -Kementerian Keuangan dan Kementeri Kelautan dan Perikanan- melakukan kerja sama terkait sosialisasi program tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sosialisasi program pengampunan pajak kepada pelaku usaha di bidang perikanan dilakukan guna meningkatkan partisipasi sektor perikanan terhadap program tersebut dan meningkatkan kepatuhan pajak.

"Saya dan Menteri Keuangan telah sepakat untuk bersama-sama memberikan sosialisasi program tax amnesty kepada pelaku usaha di bidang perikanan tangkap," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/12).

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Kementeriaun keuangan menemukan masih banyak pelaku usaha yang belum sempat melaporkan aset dan penghasilannya dari penangkapan ikan secara jujur dan benar kepada KKP maupun Ditjen Pajak.

Maka dari itu ia merencanakan untuk mengadakan sosialisasi program pengampunan pajak yang akan diselenggarakan pada pekan depan. Besar harapannya partisipan program tersebut yang berasal dari pengusaha sektor perikanan akan semakin meningkat, khususnya dalam rangka membantu pemerintah tingkatkan penerimaan negara.

Beberapa waktu sebelumnya sosialisasi program pengampunan pajak telah digencarkan, baik oleh Ditjen Pajak maupun institusi lainnya. Bahkan beberapa sosialisasi juga dibantu oleh Presiden RI Joko Widodo yang langsung terjun, serta mengajak masyarakat mengikuti program tersebut.

Kendati program pengampunan pajak memberikan tarif yang sangat rendah jika dibandingkan dengan tarif normal, namun hingga bulan terakhir periode kedua ini ternyata masih cukup banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan kesempatan tersebut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Sabtu, 23 November 2024 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?