Ilustrasi. Pengunjung mengunjungi lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (30/5/2023). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.
NUSANTARA, DDTCNews - Pemerintah telah melakukan pengujian pengaliran air oleh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku pada pekan lalu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus selaku Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan air dari SPAM Sepaku akan mengalir ke gedung-gedung di IKN pada akhir Juli 2024.
"Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan," katanya, dikutip pada Kamis (25/7/2024).
Secara terperinci, SPAM Sepaku tahap I ditargetkan bisa menyediakan air untuk Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, Kompleks Kementerian Koordinator, amphitheater, galeri, service area, hunian ASN, rumah tapak menteri, serta fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.
Setelah melakukan pengujian atas pengaliran air, pemerintah akan melakukan pengurasan sistem sekaligus memonitor kualitas air secara ketat. Hal ini perlu dilakukan agar air minum yang disediakan berkualitas baik sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.
"Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum," ujar Basuki.
Sebagai informasi, pembangunan infrastruktur di IKN diketahui terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan akibat kendala cuaca. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengurungkan niatnya untuk berkantor di IKN lantaran fasilitas air dan listrik masih belum mengalir ke IKN.
"Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi coba lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget. Jadi, memang pekerjaan banyak yang mundur," tutur Jokowi pada 16 Juli.
Keterlambatan pembangunan di IKN juga tercermin pada serapan anggaran belanja infrastruktur IKN yang rendah pada APBN 2024. Hingga Mei 2024, realisasi belanja infrastruktur IKN sudah Rp3,4 triliun, atau sekitar 10% dari pagu senilai Rp36,7 triliun. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.