KEBIJAKAN PEMERINTAH

Menteri Investasi Bahlil Minta Tukin Pegawai DPMPTSP Dinaikkan

Muhamad Wildan | Kamis, 07 Desember 2023 | 10:15 WIB
Menteri Investasi Bahlil Minta Tukin Pegawai DPMPTSP Dinaikkan

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah.

Bahlil mengatakan ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah bekerja keras menarik investasi ke daerahnya masing-masing, baik investasi dari dalam negeri maupun investasi asing.

"Kenapa kementerian lain yang mengumpulkan pajak tukinnya tinggi, tetapi yang mendatangkan [investasi] kok tidak naik-naik barang ini Pak," katanya kepada Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023, Kamis (7/12/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Bahlil menuturkan pajak yang dikumpulkan oleh otoritas pajak juga merupakan hasil dari penanaman modal. Untuk itu, ia berharap ASN yang bekerja mendorong realisasi investasi juga perlu mendapatkan perlakuan yang sama.

"Yang menerima pajak, apanya yang mau dipetik kalau pohon dan buahnya tidak pernah dibawa masuk ke dalam negeri. Yang tukang petik kan tidak tahu susahnya bagaimana merayu orang masuk, kok yang bagian memetik dapat lebih banyak dari yang merayu," tuturnya.

Menanggapi permintaan dari Bahlil tersebut, Jokowi menuturkan pemerintah akan segera memproses kenaikan tukin bagi ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

"Sudah saya sanggupi, iya saya urus. Kita urus juga hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan," ujar Jokowi.

Sebagai informsi, realisasi investasi hingga kuartal III/2023 sudah mencapai Rp1.053,1 triliun atau 75,2% dari target presiden senilai Rp1.400 triliun.

Realisasi penanaman modal asing mencapai Rp559,6 triliun dan realisasi penanaman modal dalam negeri mencapai Rp493,5 triliun. Investasi dari dalam dan luar negeri mulai Januari hingga September 2023 tersebut mampu menyerap 1,36 tenaga kerja Indonesia. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja