Menkeu Ubah Aturan Pemberian Premi Kepabeanan-Cukai, Begini Detailnya

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengubah ketentuan mengenai pemberian premi di bidang kepabeanan dan/atau cukai. Perubahan ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 21/2024.

Beleid ini mengubah ketentuan yang telah diatur dalam PMK 243/2011 s.t.d.d PMK 145/2016. Perubahan tersebut di antaranya terkait dengan ruang lingkup objek dan persyaratan pengajuan premi.

“... bahwa untuk menyesuaikan ruang lingkup objek dan persyaratan pengajuan premi, serta lebih memberikan kepastian hukum ..., perlu dilakukan penyempurnaan atas pengaturan pemberian premi,” bunyi salah satu pertimbangan PMK 21/2024, dikutip pada Kamis (2/5/2024).

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PMK 21/2024, premi adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau lainnya yang diberikan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai.

Maksud dari berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/ atau cukai adalah berjasa dalam menangani di antara 2 perkara.

Pertama, pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai. Pelanggaran administrasi tersebut meliputi memberikan informasi, menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, mempertahankan temuan yang diajukan upaya hukum, sampai dengan menyelesaikan penagihan.

Kedua, pelanggaran pidana kepabeanan dan/atau cukai. Pelanggaran pidana tersebut meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan. Melalui PMK 21/2024, Kementerian Keuangan memperluas cakupan jasa dalam penanganan pelanggaran pidana.

Kini, terdapat 4 tindakan yang termasuk dalam cakupan berjasa dalam menangani pelanggaran pidana kepabeanan dan cukai. Pertama, berjasa dalam memberikan bantuan hukum kepada unit yang menghadapi permohonan praperadilan sebagai termohon.

Kedua, melakukan penelitian dugaan pelanggaran pidana di bidang cukai. Ketiga, mengelola rekening penampungan dana titipan. Keempat, penuntut umum yang melakukan penelitian berkas perkara hingga penyidikan tindak pidana di bidang cukai dihentikan untuk kepentingan penerimaan negara.

Sebelumnya, berdasarkan PMK 243/2011 s.t.d.d PMK 145/2016, cakupan berjasa dalam pelanggaran pidana hanya mencakup bantuan hukum kepada unit yang menghadapi permohonan praperadilan sebagai termohon.

PMK 21/2024 juga mengubah dan menambahkan ketentuan pengajuan premi. Perubahan tersebut di antaranya terkait dengan permohonan premi yang berasal dari sanksi pidana berupa denda dan barang yang tidak boleh dilelang.

Adapun PMK 21/2024 diundangkan pada 29 April 2024 dan berlaku 14 hari sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian, PMK 21/2024 akan berlaku efektif mulai 13 Mei 2024. (sap)