PENERIMAAN PERPAJAKAN

Menkeu Optimistis Rasio Perpajakan 2024 Lebih Tinggi dari Tahun Ini

Muhamad Wildan | Rabu, 16 Agustus 2023 | 19:30 WIB
Menkeu Optimistis Rasio Perpajakan 2024 Lebih Tinggi dari Tahun Ini

Slide paparan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan kinerja rasio perpajakan meningkat pada tahun depan.

Penerimaan perpajakan pada 2024 ditargetkan mencapai Rp2.307,9 triliun, tumbuh 8,9% dari outlook perpajakan pada tahun ini. Dengan proyeksi ekonomi 2024 tumbuh 5,2%, rasio perpajakan pada tahun depan diyakini akan lebih tinggi ketimbang tahun ini.

"Kami akan melakukan beberapa pembangunan, coretax, kepatuhan dengan menggunakan integrasi teknologi, joint program agar penerimaan makin konsisten dari berbagai sumber, dan melaksanakan UU HPP," katanya, Rabu (16/8/2023).

Baca Juga:
Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Secara lebih terperinci, penerimaan pajak pada tahun depan ditargetkan mencapai Rp1.986,9 triliun, naik 9,3% dibandingkan dengan outlook penerimaan pajak pada tahun ini.

Pencapaian target penerimaan pajak pada tahun depan bakal didukung oleh implementasi NIK sebagai NPWP, pengawasan atas wajib pajak orang kaya, dan pemanfaatan digital forensik.


Baca Juga:
Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Ada Insentif Pajak

Meski demikian, insentif pajak juga akan tetap diberikan untuk mendukung pengembangan kendaraan bermotor listrik dan kegiatan vokasi.

"Jadi, pajak tidak hanya untuk collection, tapi juga bisa memberikan insentif," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, pemerintah menetapkan target penerimaan bea dan cukai sejumlah Rp321 triliun, naik 7% dibandingkan dengan outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun ini.

Baca Juga:
PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Penerimaan cukai dan bea masuk ditargetkan naik masing-masing sebesar 8,3% dan 8,1%. Khusus bea keluar, setorannya pada 2024 diperkirakan turun 11,5%.

"Bea keluar diperkirakan akan turun karena konsekuensi dari hilirisasi. Jadi memang bea keluar tidak menjadi andalan karena kita ingin ada nilai tambah lebih di dalam negeri," tutur Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan