KINERJA FISKAL

Menkeu: Lonjakan Penerimaan Negara Difokuskan untuk Ketahanan Pangan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 05 April 2022 | 17:30 WIB
Menkeu: Lonjakan Penerimaan Negara Difokuskan untuk Ketahanan Pangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga saat ini penerimaan negara masih berada dalam tren pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun lalu. Lonjakan penerimaan negara ini akan mendorong fokus belanja pemerintah untuk ketahanan energi dan pangan.

Menkeu mengatakan kenaikan penerimaan negara utamanya disokong oleh tingginya harga komoditas seiring dengan naiknya tensi konflik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut.

"Ada kenaikan harga-harga komoditas, dari sisi penerimaan negara akan naik. Dari sisi minyak dan gas, batubara, nikel, crude palm oil (cpo) itu memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara. Namun di sisi lain masyarakat akan merasakan rambatan dari inflasi global tersebut," kata Menkeu saat Konferensi Pers, Selasa (5/4/2022).

Baca Juga:
Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah akan melihat secara detail harga-harga pangan dan energi sehingga dapat menentukan pilihan kebijakan yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Namun, pemerintag tetap berkomitmen melanjutkan momentum pemulihan ekonomi serta menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat.

"Langkah-langkah untuk menjaganya sangat diperlukan, tantangan dan ancaman sekarang setelah pandemi adalah kenaikan dari barang-barang tersebut, dari sisi APBN tambahan kenaikan penerimaan ini diharapkan bisa dialokasikan secara tepat," ucap Menkeu.

Melalui pagu program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 sebesar Rp455 triliun, menkeu melanjutkan, pemerintah akan memfokuskannya untuk program peningkatan ketahanan pangan, stabilitas harga energi, dan penciptaan kesempatan kerja,

Baca Juga:
Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Dari sisi ketahanan pangan, Menkeu menyebutkan pemerintah pusat akan berkoordinasi antarkementerian dan bersama pemerintah daerah untuk memetakan strategi ketahanan pangan. Strategi yang dimaksud mencakup pembukaan lahan, pembangunan irigasi, kepastian ketersediaan pupuk, dan bibit untuk komoditas yang bisa tumbuh di Indonesia.

"Ketahanan pangan dan energi adalah hal yang harus ditingkatkan, untuk pangan ini siklusnya padi, jagung, kedelai, bisa direspons lebih cepat. Kementerian terkait dengan pemda tengah mengatur langkah untuk mengamankan tekanan global ini," ucap Sri Mulyani. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik