LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Menkeu: LKPP Harus 'Bunyi', Tak Sekadar WTP

Redaksi DDTCNews | Kamis, 26 Oktober 2017 | 17:28 WIB
Menkeu: LKPP Harus 'Bunyi', Tak Sekadar WTP

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) tidak hanya menarget opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melainkan harus dapat “berbunyi” dalam arti dapat menjelaskan berbagai aspek pengelolaan keuangan negara sehingga tidak hanya terfokus pada masalah utang.

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani di Aula Dhanapala, Rabu (25/10) pada rangkaian seminar nasional peringatan Hari Oeang ke-71 bertajuk Upaya Pemerintah dalam Mempertahankan Kualitas dan Memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah.

“Sebetulnya Laporan Keuangan Pemerintah itu berisi informasi yang sangat kaya mengenai tata kelola dan bagaimana kita mengelola sumber daya kita. Laporan keuangan kita, kalau keluar hanya WTP tanpa ada analisanya. Pemanfaatan informasi dari laporan keuangan pemerintah sangat penting dilakukan agar dapat diketahui seluruh aspek pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya terkait utang,” ungkapnya.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan keinginannya untuk mengajak para pengamat untuk menganalisis Laporan Keuangan agar dapat memperbaiki pemerintah.

“Saya ingin bekerja sama dengan akademisi misalnya STAN dan kampus yang mempelajari government accounting. Saya ingin mengundang para akademisi untuk mengkritisi (demi) perbaikan kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengibaratkan tata kelola sebagai area pertempuran dan pencapaian status WTP pada LKPP merupakan target kemenangan bagi para pengelola keuangan negara. Namun demikian, penting untuk terus menjaga proses penyusunan laporan keuangan.

Baca Juga:
Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

“Kebijakan-kebijakan untuk meramu manusianya, sumber daya alamnya, dan uangnya untuk mencapai tujuan itu harus melalui suatu proses standar-standar yang baik. Itu harusnya menjadi filosofi bagi kita semua, terutama bagi para APIP yang hadir. WTP yang dibeli itu tidak mencerminkan keinginan kita sebagai suatu negara untuk mendapatkan suatu proses dan kualitas laporan yang memang betul-betul bermanfaat bagi kita semua,” jelasnya.

Untuk itu, Sri Mulyani minta laporan keuangan negara disusun dengan cara-cara yang baik agar para pelaku ekonomi dapat merasa aman dan kondisi ekonomi tidak mudah terguncang. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6