PRANCIS

Menkeu Kritik Langkah Investigasi AS atas Pajak Digital Negara Lain

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 04 Juni 2020 | 13:45 WIB
Menkeu Kritik Langkah Investigasi AS atas Pajak Digital Negara Lain

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire. (Instagram @brunolemaire)

PARIS, DDTCNews – Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengkritik investigasi (section 301) yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) atas pajak layanan digital (digital service taxes/DST) sejumlah negara.

Pada Selasa lalu, Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) menyatakan akan melakukan investigasi atas pajak digital yang telah diadopsi atau sedang dipertimbangkan oleh Austria, Brasil, Republik Ceko, Uni Eropa, Indonesia, India, Italia, Turki, Spanyol, dan Inggris.

Le Maire menyebut tindakan AS tersebut bertentangan dengan seruannya untuk persatuan di antara negara-negara ekonomi terkemuka (G7). Sebelumnya, penyelidikan serupa juga dilakukan AS kepada Prancis dan berujung pada ancaman bea masuk yang tinggi atas sejumlah komoditas ekspor asal Prancis.

Baca Juga:
Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025

"Ada kontradiksi nyata antara seruan AS untuk persatuan di G7, yang kami juga mendukungnya, dan kemungkinan adanya sanksi perdagangan baru," kata Le Maire, Kamis (4/6/2020)

Sebelumnya, Prancis dan Amerika Serikat memang sempat bersitegang akibat aksi unilateral Prancis dalam memajaki layanan digital. Namun, pada akhirnya menunda pengenaan pajak dengan tarif 3% dari total pendapatan itu. Simak artikel ‘Ditekan AS, Prancis Putuskan Tunda Pengenaan Pajak Digital’.

Penangguhan penerapan pajak digital tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun ini, sembari menanti aturan baru untuk perpajakan lintas-batas dari perusahaan raksasa digital yang tengah dinegosiasikan di bawah koordinasi Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Baca Juga:
Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Sebagian besar negara ingin konsensus global atas pajak digital dapat disepakati akhir tahun ini. Namun, merebaknya pandemi virus Corona memperlambat kemajuan dalam pembicaraan pajak digital di tingkat OECD. Simak artikel ‘DJP: Konsensus Global Pajak Digital Terancam Tidak Tercapai pada 2020’.

Kendati demikian, Perancis mengatakan akan mengenakan pajak pada perusahaan raksasa digital tahun ini, terlepas dari apakah ada kemajuan atau tidak dalam pembahasan konsensus global atas pajak digital.

"Kami tidak akan memberikan dalih untuk pajak digital. Saya meminta semua negara G7 untuk meningkatkan kerja samanya di OECD untuk mencapai solusi internasional pada akhir 2020," kata Le Maire, seperti dilansir Fox Business. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI

Sabtu, 28 Desember 2024 | 13:30 WIB ASET KRIPTO

Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Keperluan Proyek Pemerintah

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI

Sabtu, 28 Desember 2024 | 13:30 WIB ASET KRIPTO

Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Keperluan Proyek Pemerintah

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:07 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Hitung Hari sebelum Coretax Resmi Berlaku, PKP Perlu Bikin Sertel Baru

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:00 WIB PERATURAN KEPABEANAN

Aturan Baru terkait Pembukuan di Bidang Bea dan Cukai, Unduh di Sini

Sabtu, 28 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Perlu WP OP Siapkan Sebelum Lapor SPT Tahunan