SPANYOL

Menkeu Harap Pajak Minimum Global Dapat Disepakati Bulan Ini

Redaksi DDTCNews | Selasa, 05 Oktober 2021 | 12:00 WIB
Menkeu Harap Pajak Minimum Global Dapat Disepakati Bulan Ini

Ilustrasi.

MADRID, DDTCNews - Pemerintah Spanyol meminta proposal pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dapat segera disepakati bulan ini.

Menteri Keuangan Spanyol Maria Jesus Montero mengatakan kebijakan pajak minimum yang berlaku internasional merupakan salah satu jawaban mewujudkan keadilan pajak. Menurutnya, usaha kecil dan menengah di Negeri Matador selama ini dihadapkan dengan ketidakadilan.

Beberapa kelompok kecil perusahaan multinasional hanya membayar PPh badan dengan tarif 6%. Sementera itu, perusahaan dengan skala yang lebih kecil di Spanyol harus membayar PPh badan dengan tarif 19%.

Baca Juga:
Rugikan Negara Rp1,48 Miliar, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejari

"Anda sudah tidak bisa lagi memiliki dan menggunakan rekayasa fiskal yang regresif seperti ini," kata Montero, dikutip pada Selasa (5/10/2021).

Menkeu menilai AS memainkan peran penting untuk mengunci kesepakatan internasional khususnya pada opsi pajak minimum bagi perusahaan multinasional. Menurutnya, proses pembahasan konsensus sudah memasuki periode yang menentukan.

Hal tersebut akan terjadi pada Jumat pekan ini saat ketentuan teknis dari konsensus global akan dibahas. Nanti, hasil pembahasan akan dibawa pada pertemuan para menteri keuangan dan pemimpin negara G20 pada akhir Oktober 2021.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

"Ini [konsensus pajak internasional] sudah tidak bisa dibendung. Apapun yang terjadi di Kongres AS, saya harap itu berjalan lancar," tutur Montero.

Montero memastikan Uni Eropa tidak akan mundur dalam mengamankan konsensus pajak global. Persetujuan Kongres AS terhadap proposal OECD akan menghilangkan rintangan besar untuk mengunci kesepakatan global.

Terlebih, sebagian besar perusahaan digital yang menikmati tarif pajak rendah seperti di Irlandia berasal dari negeri Paman Sam. "Jadi Eropa tidak akan mundur dari semua upaya yang telah kita sepakati di OECD," ujarnya seperti dilansir financial times. (rig)

https://www.ft.com/content/3f603921-4d41-41b5-9a84-6f584066a267

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 09:30 WIB KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT

Rugikan Negara Rp1,48 Miliar, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejari

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 05 FEBRUARI 2025 - 11 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 18:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Tindak Lanjuti Aktivasi Akun PKP, Fiskus Kunjungi Alamat Perusahaan

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 09:30 WIB KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT

Rugikan Negara Rp1,48 Miliar, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejari

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 05 FEBRUARI 2025 - 11 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov