Mengapa Kebijakan II PPS Hanya Untuk WP Orang Pribadi? Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews - Kebijakan II program pengungkapan sukarela (PPS) pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disepakati hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan tidak kepada wajib pajak badan.

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan kebijakan II PPS tidak diberikan kepada wajib pajak badan karena wajib pajak badan dinilai relatif sudah patuh dalam memenuhi ketentuan pajak.

"Wajib pajak badan memang tidak karena seharusnya setelah tax amnesty menjadi lebih tertib. Wajib pajak badan pembukuannya lengkap sehingga mendapatkan perlakuan berbeda," katanya dikutip pada Minggu (29/10/2021).

Seperti diketahui, kebijakan II PPS adalah program yang diberikan khusus bagi wajib pajak orang pribadi atas aset yang diperoleh pada tahun pajak 2016 hingga 2020 dan belum dilaporkan pada SPT tahunan 2020.

Sementara itu, lanjut Yoga, wajib pajak orang pribadi dipandang masih memerlukan kebijakan khusus dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhannya.

"Mayoritas yang belum tertib itu memang wajib pajak orang pribadi, jadi kesempatan ini diberikan kepada orang pribadi untuk kebijakan II PPS," ujarnya.

Yoga berharap wajib pajak orang pribadi mendeklarasikan hartanya melalui kebijakan II PPS. Wajib pajak yang turut serta dalam kebijakan II PPS pada Januari—Juni 2022 dijamin tidak akan diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban pajak tahun pajak 2016 hingga 2020.

Bila DJP menemukan adanya harta yang belum atau kurang diungkapkan pada kebijakan II PPS, harta yang belum diungkapkan tersebut akan dikenai PPh final dengan tarif 30% dan sanksi bunga sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU KUP. (rig)