SEYCHELLES

Masuk Daftar Negara Tax Haven, Regulasi Pajak Bakal Dirombak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 08 Oktober 2020 | 16:30 WIB
Masuk Daftar Negara Tax Haven, Regulasi Pajak Bakal Dirombak

Ilustrasi. (DDTCNews)

VICTORIA, DDTCNews – Pemerintah Seychelles berkomitmen untuk segera keluar dari daftar hitam negara suaka pajak Uni Eropa dengan merombak kode hukum pajak bagi wajib pajak badan.

Menteri Luar Negeri urusan Keuangan Patrick Payet mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi kebijakan domestik agar memenuhi standar dan praktik internasional.

Menurutnya, pemerintah tengah dalam proses untuk menyelesaikan revisi UU pajak bagi perusahaan agar sesuai dengan kriteria transparansi dan akuntabilitas Uni Eropa, terutama dalam urusan pertukaran data dan informasi keuangan.

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

"UU baru mengenai pajak bisnis diharapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2021," katanya dikutip Kamis (8/10/2020).

Pemerintah, lanjutnya, sudah menyadari betapa pentingnya kerja sama internasional dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan untuk entitas bisnis yang beroperasi lintas yurisdiksi.

Oleh karena itu, otoritas fiskal saat ini telah bergerak agresif untuk menuntaskan reformasi pada 31 Desember 2020. Dia berharap langkah pemerintah tersebut dapat mengeluarkan Seychelles dari daftar suaka pajak Uni Eropa.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Selain itu, otoritas fiskal juga akan melengkapi agenda reformasi kebijakan fiskal dengan beberapa aturan pendukung antara lain terkait dengan sistem pelaporan informasi keuangan dengan negara mitra, pengawasan, dan aspek penegakan hukum.

Untuk diketahui, negara kawasan Samudra Hindia ini masuk dalam daftar hitam negara yang nonkooperatif untuk tujuan pajak. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan pemerintah memberikan data dan informasi keuangan kepada Pemerintah Prancis terkait dengan entitas bisnisnya yang memiliki afiliasi usaha di Seychelles.

Hal tersebut membuat OECD menurunkan peringkat Seychelles dari "Largely Compliant" menjadi "Partially Compliant" pada April 2020. Selanjutnya, efek domino bergulir dengan masuk daftar hitam negara surga pajak Uni Eropa.

Baca Juga:
Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Salah satu reformasi fiskal terkait dengan sistem pelaporan informasi adalah langkah pemerintah untuk memperkenalkan UU terkait Beneficial Ownership (BO). Aturan tersebut mewajibkan setiap entitas bisnis yang berdomisili di Seychelles untuk mencantumkan pemilik sebenarnya yang mengendalikan perusahaan.

Aturan tersebut mulai berlaku pada 28 Agustus 2020. Cakupan data dalam beleid tersebut tidak hanya sebatas kepada identitas pemegang kendali perusahaan tapi juga mengatur standar pelaporan akuntansi untuk mendukung kegiatan pertukaran informasi keuangan dengan negara lain.

"Setelah UU diberlakukan, Seychelles akan meminta OECD melakukan penilaian ulang dengan tinjauan tambahan terkait skema pertukaran informasi dengan permintaan," tutur Payet seperti dilansir seychellesnewsagency.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan