Masalah Kepatuhan Pajak Bikin Penyaluran Hibah Pariwisata Tak Maksimal

BOGOR, DDTCNews – Penyaluran dana hibah bantuan pariwisata di Kota Bogor pada 2020 tidak maksimal karena terkendala kepatuhan urusan izin dan pajak.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor mencatat dari total anggaran senilai Rp51 miliar, hanya 45% yang berhasil disalurkan kepada pelaku usaha hotel dan restoran. Dari data Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Bogor, hanya Rp20 miliar yang berhasil disalurkan.

"Jadi, program ini sangat membantu, good program. Cuma ya pembelajarannya semua pelaku usaha hotel dan restoran wajib patuh izin dan pajak," ujar Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Abeta Lahay, dikutip pada Selasa (5/1/2021).

Pemberian dana hibah pariwisata merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Penyaluran dana tersebut tidak dilakukan langsung oleh Kemenparekraf, melainkan melalui pemerintah daerah (pemda).

Pemda harus menyetorkan daftar hotel dan restoran yang memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Selain itu, pemda juga harus mencantumkan nilai pajak hotel dan pajak restoran yang dibayarkan pada 2019.

Pelaku usaha pariwisata tidak boleh memiliki tunggakan pajak untuk mendapatkan fasilitas ini. Makin banyak nominal pajak yang dibayarkan, makin besar pula nominal dana hibah pariwisata yang diterima pelaku usaha.

Menurut Kepala Disparbud Kota Bogor Atep Budiman, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenparekraf tidak dilengkapi dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sehingga pemda kesulitan dalam menyalurkan dana tersebut.

"Waktu yang diberikan bagi pemda untuk mengelola [seharusnya] lebih panjang, tidak seperti kemarin di akhir tahun anggaran dan sangat mepet," ujar Atep, seperti dilansir metropolitan.id.

Atas kondisi tersebut, dari total 1.600 hotel dan restoran di Bogor, tercatat hanya 48 hotel dan 32 restoran yang akhirnya bisa mendapatkan dana hibah pariwisata dari pemerintah pusat melalui pemda. (kaw)