Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny

BANGKOK, DDTCNews – Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Security and Exchange Commission Thailand (SEC) Tipsuda Thavaramara mempertanyakan legitimasi perpajakan cryptocurrency atau mata uang kripto di Negara Gajah Putih.

Thavaramara memuji keputusan Departemen Pendapatan Thailand untuk mengenakan pajak atas transaksi mata uang kripto. Namun, ia menyebut terdapat beberapa kelemahan dari kebijakan pajak kripto yang tengah dikembangkan otoritas pajak.

"Apakah kebijakan berfokus pada promosi industri perdagangan atau tidak, Departemen Pendapatan tetap harus mengumpulkan pajak secara adil di bawah aturan dan praktik yang jelas," tuturnya seperti dilansir cointelegraph.com, Selasa (18/1/2022).

Pertama, pemajakan atas keuntungan modal dinilai tidak adil dan tidak praktis. Hal ini dikarenakan operator dari transaksi pertukaran kripto tidak bertanggung jawab untuk membayar pengembalian investasi kepada pelanggan.

Thavaramara pun menguraikan komplikasi-komplikasi yang berpotensi ditimbulkan apabila pajak dibebankan atas keuntungan modal dari transaksi kripto, terutama pada bagian sektor pembayaran ritel.

Dia mencontohkan Singapura dan Australia yang telah membebaskan kripto dari PPN. Dia berharap Thailand dapat mengikuti jejak yang sama dari kedua negara tersebut.

Kedua, pajak atas penerbitan surat utang seharusnya tidak berlaku untuk penerbitan token. Terkait hal ini, Pemerintah Thailand memang tengah mempertimbangkan pajak 15% untuk perdagangan kripto yang dinilai Thavaramara kurang tepat.

Tak hanya Thavaramara, banyak mantan eksekutif keuangan hingga Kepala Bursa Thailand Pakorn Peetathawatchai yang menilai proposal pajak baru tersebut akan merusak pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Ketiga, mayoritas negara berfokus pada pemajakan atas keuntungan dari penjualan kripto, tetapi tidak memiliki kerangka kerja dasar yang ditetapkan. Alhasil, lanjut Thavaramara, tak mudah bagi otoritas pajak untuk mengambil kebijakan pajak yang memadai. (vallen/rig)