MALAYSIA

Malaysia-India Rujuk, Bea Masuk CPO Olahan Kini 45%

Redaksi DDTCNews | Kamis, 26 Maret 2020 | 15:45 WIB
Malaysia-India Rujuk, Bea Masuk CPO Olahan Kini 45%

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews—Pemerintah Malaysia menyambut baik keputusan India untuk mencabut bea masuk sebesar 5% atas minyak kelapa sawit olahan, sehingga tarif bea masuk minyak kelapa sawit olahan dari Malaysia ke India kini sama dengan bea masuk untuk Indonesia, 45%.

Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Datuk Mohd Khairuddin Aman Razali mengatakan tarif bea masuk minyak kelapa sawit olahan ke India ditetapkan 50% dari semula 45% oleh Pemerintah India 4 September 2019 dan berlaku selama 6 bulan.

“Pemerintah memandang positif langkah India yang menunjukkan keterbukaan India untuk membangun kembali hubungan erat yang telah lama terjalin antara kedua negara dalam hal perdagangan dan budaya,” ujarnya di Kuala Lumpur, Rabu (25/3/2020).

Baca Juga:
Konsumsi Biodiesel Diklaim Ampuh Hemat Devisa Hingga US$7,9 Miliar

Namun, Mohd Khairuddin menjelaskan Pemerintah Malaysia mengakui kedua negara perlu membahas lebih lanjut tentang beberapa masalah, termasuk pembatasan ekspor minyak sawit ke India dan ketidakseimbangan perdagangan yang menguntungkan Malaysia.

Khairuddin menambahkan setelah berakhirnya pandemi Covid-19, dirinya akan memimpin delegasi Malaysia ke negara terpadat kedua di dunia itu untuk membahas arah perdagangan strategis, terutama di sektor komoditas, untuk kepentingan kedua negara.

“Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga siap untuk bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi untuk membahas perdagangan bilateral dan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara,” katanya seperti dilansir malaymail.com.

Baca Juga:
Harga Referensi Menguat, Tarif Bea Keluar CPO US$178/MT di Desember

India telah menjadi pembeli terbesar minyak kelapa sawit Malaysia selama 5 tahun terakhir. Namun, pada Januari, ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak kelapa sawit olahan Malaysia ke India terpangkas 54%.

Pasalnya, para importir India membatasi pembelian kelapa sawit olahan Malaysia, karena Pemerintah India secara informal meminta para pedagang menghindari kelapa sawit Malaysia, sebagai balasan atas kritik PM Malaysia Mahathir Mohammad atas kebijakan India terhadap minoritas muslim.

Namun, Mahathir bergeming dengan kritiknya. Akhir bulan lalu, Mahathir kehilangan kekuasaannya sebagai PM, dan digantikan Muhyiddin Yassin. Situasi ini kemudian membalikkan hubungan Malaysia dan India yang sempat memanas. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 09 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Konsumsi Biodiesel Diklaim Ampuh Hemat Devisa Hingga US$7,9 Miliar

Rabu, 04 Desember 2024 | 13:45 WIB TARIF BEA KELUAR CPO

Harga Referensi Menguat, Tarif Bea Keluar CPO US$178/MT di Desember

Senin, 11 November 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekspor Konsentrat Tembaga Dilarang, DJBC Geser Fokus Penerimaan ke CPO

Kamis, 31 Oktober 2024 | 12:01 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Harga Referensi Menguat Lagi, Bea Keluar CPO November Capai US$124/MT

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:30 WIB KILAS BALIK 2024

Mei 2024: Fitur e-Bupot Diperbarui, Insentif Perpajakan di IKN Dirilis

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah