TANZANIA

Makin Populer, Negara Ini Juga Ingin Pungut Pajak Layanan Digital

Muhamad Wildan | Jumat, 06 Mei 2022 | 10:00 WIB
Makin Populer, Negara Ini Juga Ingin Pungut Pajak Layanan Digital

Ilustrasi.

DAR ES SALAAM, DDTCNews - Pajak digital atau digital service tax (DST) kian populer di antara negara-negara Benua Afrika. Kali ini, Pemerintah Tanzania berencana mengenakan pajak tersebut di yurisdiksinya.

Otoritas pajak Tanzania, Tanzania Revenue Authority (TRA) diketahui telah bertemu dengan Meta selaku induk dari Facebook, Instagram, serta Whatsapp untuk mengetahui mekanisme pengenaan pajak di negara lain.

"Tim pajak dari Meta telah bertemu dengan TRA untuk membicarakan mekanisme pemajakan atas jasa-jasa yang mereka sediakan di Tanzania," tulis TRA dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (6/5/2022).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Sementara itu, Direktur Edukasi Perpajakan TRA Richard Kayombo mengakui pemerintah ingin menerapkan pengenaan pajak digital. Saat ini, lanjutnya, pemerintah tengah melakukan kajian awal untuk memajaki penghasilan dari korporasi digital multinasional.

"Stakeholder dari perusahaan diundang untuk menjelaskan kepada kami bagaimana mekanisme pembayaran pajak di negara lain. Kami akan menyesuaikan masukan dengan ketentuan perpajakan yang ada di Tanzania," ujarnya seperti dilansir thecitizen.co.tz.

Pemerintah Tanzania pun menjamin pengenaan pajak digital atas Meta, Google, Amazon, dan lain-lain tak akan menimbulkan dampak terhadap konsumen dan pengguna jasa di Tanzania.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

"Masyarakat Tanzania dijamin tak akan terdampak oleh pajak yang sedang direncanakan. Pajak akan dikenakan atas perusahaan dan bukan terhadap pengguna," ujar Kayombo.

Salah satu negara di Afrika yang saat ini telah mengenakan pajak digital ialah Kenya. Tarif pajak digital di Kenya dipatok sebesar 1,5%. Ke depan, Pemerintah Kenya berencana untuk menaikkan tarif pajak digital menjadi 3%.

Kenya juga menjadi salah satu negara di Afrika yang tak menyetujui Pilar 1: Unified Approach dan telah mengenakan pajak digital atas perusahaan digital asing. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra