KASUS PAJAK GOOGLE

Makin Alot, Google Bandingkan Tarif Pajak RI & London

Redaksi DDTCNews | Rabu, 22 Februari 2017 | 09:03 WIB
Makin Alot, Google Bandingkan Tarif Pajak RI & London

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih bersabar dalam menangani kasus pajak terutang Google yang hingga saat ini masih belum menemukan titik cerahnya.

Kepala Kanwil Jakarta Khusus Ditjen Pajak Muhammad Haniv mengatakan Google sudah mau membayar pajaknya. Menurutnya Google hanya masih keberatan dengan nilai pajak yang diajukan oleh pemerintah, dan membandingkan perbedaan tarif pajak di Indonesia dengan London, Inggris.

“Google itu baik, mereka mau bayar. Hanya saja mereka membandingkan dengan London, karena menurut mereka tarif pajak Indonesia lebih besar dibandingkan London. Kami punya standing sendiri, jangan mereka mengganggu kedaulatan NKRI,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/2).

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Peraturan yang berlaku di Indonesia tentu berbeda dengan peraturan perpajakan yang berlaku di London. Dalam hal ini pemerintah Indonesia berhak menentukan ketentuan tarif pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang saat ini berlaku.

Kendati demikian pemerintah masih belum bisa menagih pajak terutang Google, karena Google masih belum memberikan data keuangan yang diminta Ditjen Pajak.

“Sebenarnya kami bisa menagih pajak Google hanya dalam waktu satu menit saja jika datanya sudah ada. Jadi kami masih menunggu data dari Google. Google baru memberikan laporan keuangannya saja,” ucapnya.

Pemeriksaan sesuai prosedur meliputi data wajib pajak penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak serta laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri meliputi kwitansi, bill dan sebagainya yang menjadi bukti pendukung. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Senin, 07 Oktober 2024 | 17:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Hingga September, Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp28,91 Triliun

Selasa, 01 Oktober 2024 | 17:17 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

DigiTax 4.0 sebagai Lompatan Besar dalam Sistem Perpajakan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN