KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lupa Daftar IMEI di Bandara, Harus Bagaimana?

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 08 Maret 2024 | 17:30 WIB
Lupa Daftar IMEI di Bandara, Harus Bagaimana?

Seorang petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Sintete wilayah kerja PLBN Terpadu Aruk memeriksa telepon genggam pelintas batas yang masuk dari Malaysia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Kamis (20/10/2022). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/nym.

JAKARTA, DDTCNews – Penumpang yang membawa handphone (HP) atau gadget dari luar negeri tetapi lupa mendaftarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) di bandara kedatangan masih dapat mengurus IMEI.

Penumpang tersebut dapat mengurus pendaftaran IMEI di seluruh kantor pelayanan bea cukai terdekat. Namun, pendaftaran tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak lebih dari 60 hari sejak orang yang bersangkutan datang dari luar negeri.

“Penumpang ... yang telah keluar dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dan belum mendaftarkan IMEI, masih dapat mendaftarkan IMEI ... dengan ketentuan: tidak melebihi jangka waktu 60 hari terhitung setelah kedatangan,” bunyi Pasal 13C PER-7/BC/2023, dikutip pada Jumat (8/3/2024).

Baca Juga:
Perkuat Kelancaran dan Keamanan Trafik Barang, DJBC Serukan Kolaborasi

Cara pendaftarannya pun serupa dengan saat di bandara, yaitu dengan mengisi dan menyampaikan formulir permohonan secara elektronik kepada DJBC melalui aplikasi Mobile Bea Cukai atau melalui laman https://www.beacukai.go.id/registrasi-imei.html.

Setelah mengisi dan menyampaikan formulir tersebut, penumpang akan mendapatkan bukti berupa QR Code. Selanjutnya, QR Code tersebut ditunjukkan ke petugas bea cukai beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Dokumen pendukung tersebut di antaranya paspor asli dan tiket atau dokumen lain yang menunjukkan riwayat perjalanan. Selain itu, penumpang juga harus menunjukan handphone atau perangkat telekomunikasi (maksimal 2 unit) yang tengah didaftarkan IMEI-nya.

Baca Juga:
Pejabat DJBC Punya Wewenang Minta Laporan Keuangan ke Pengguna Jasa

Pejabat Bea dan Cukai kemudian akan meneliti kesesuaian data dalam formulir pendaftaran IMEI dengan: hasil pemeriksaan fisik atas perangkat telekomunikasi, paspor, dan tiket atau dokumen pendukung lainnya.

Apabila data sesuai dan memenuhi syarat, penumpang bisa membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Tidak ada pemungutan biaya atas pendaftaran IMEI. Pembayaran hanya dilakukan terkait dengan kewajiban bea masuk dan PDRI atas impor (pemasukan) handphone tersebut.

Terlebih penumpang yang mendaftar IMEI setelah keluar dari bandara kedatangan tidak mendapat fasilitas pembebasan bea masuk.

Baca Juga:
Aturan Pembukuan dan Audit Bea Cukai Diganti, Pengawasan Dioptimalkan

Adapun besaran bea masuk yang harus dibayar adalah 10% dari nilai pabean. Sementara itu, PDRI yang harus dibayar meliputi pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% dari nilai impor dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sebesar 10% dari nilai impor (apabila memiliki NPWP).

Apabila sudah melunasi kewajiban bea masuk dan PDRI, pejabat bea dan cukai akan memberikan persetujuan pendaftaran IMEI. Penumpang dapat mengecek IMEI yang sudah didaftarkan melalui laman https://www.beacukai.go.id/cekimei.html.

Ingat, pendaftaran IMEI perlu dilakukan atas handphone yang diperoleh dari luar negeri. Pendaftaran IMEI ini tetap diperlukan kendati handphone tersebut sudah lama digunakan ketika tinggal di luar negeri. Hal ini diperlukan agar handphone tersebut dapat digunakan di wilayah Indonesia.

Namun, pendaftaran IMEI tidak diperlukan apabila handphone asal luar negeri itu tetap menggunakan SIM card dari negara asal (roaming). Pendaftaran IMEI tidak diperlukan apabila menggunakan SIM card Indonesia dengan registrasi di gerai telekomunikasi untuk mendapat akses jaringan telekomunikasi selama 90 hari. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 11:30 WIB HARI PABEAN INTERNASIONAL 2025

Perkuat Kelancaran dan Keamanan Trafik Barang, DJBC Serukan Kolaborasi

Selasa, 21 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Aturan Pembukuan dan Audit Bea Cukai Diganti, Pengawasan Dioptimalkan

Selasa, 21 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Baru Dilantik, Presiden Trump Langsung Setop Rekrutmen Pegawai Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor