Layanan Pembebasan Bea Masuk Barang Impor Ini Diberikan Maksimal 5 Jam

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan PMK 32/2024 merevisi PMK 101/2007 yang mengatur pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan/atau bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Peraturan terbaru tersebut disbeutkan janji layanan persetujuan pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan ialah maksimum 5 jam jika permohonan disampaikan secara elektronik.

"Persetujuan ... atau penolakan ... diberikan paling lambat 5 jam kerja terhitung setelah permohonan dilakukan penelitian ..., dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik," bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf a PMK 32/2024, dikutip pada Senin (29/7/2024).

Apabila permohonan disampaikan secara manual, persetujuan atau penolakan pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan diberikan paling lambat 1 hari kerja terhitung setelah permohonan dilakukan penelitian.

Melalui PMK 32/2024, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan/atau bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Pembebasan bea masuk itu berlaku untuk impor peralatan dan/atau bahan dari luar daerah pabean serta dari pusat logistik berikat (PLB).

Selain atas impor, pembebasan bea masuk juga diberikan atas pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan asal luar daerah pabean dari: gudang berikat; kawasan berikat; tempat penyelenggaraan pameran berikat; tempat lelang berikat; kawasan bebas; atau kawasan ekonomi khusus (KEK).

Pembebasan bea masuk atas impor serta pengeluaran alat dan/atau bahan itu diberikan sepanjang dilakukan oleh 2 pihak yaitu badan usaha dan pihak ketiga. Badan usaha merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia dan terkait dengan 3 hal.

Pertama, proses produksinya menimbulkan limbah, seperti manufaktur. Kedua, kegiatan usahanya menimbulkan limbah, seperti rumah sakit atau laboratorium. Ketiga, khusus mengusahakan pengolahan limbah.

Sementara itu, pihak ketiga berarti badan usaha tidak dapat melakukan importasi langsung yang dibuktikan dengan perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan peralatan dan/atau bahan.

Badan usaha dan/atau pihak ketiga perlu mengajukan permohonan agar memperoleh pembebasan bea masuk. Permohonan itu ditujukan kepada menteri keuangan melalui kepala kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

Kepala kantor pabean akan melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk. Penelitian dilakukan paling lama 3x24 jam terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Permohonan serta pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan disampaikan secara elektronik ke portal Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) melalui sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

Dalam hal portal DJBC dan/atau SINSW belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan disampaikan secara manual.

PMK 32/2024 ini mulai akan efektif berlaku mulai 4 Agustus 2024. Saat PMK 32/2024 berlaku, PMK 101/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (rig)