PELAYANAN PAJAK

Layanan Elektronik DJP yang Sempat Gangguan Sudah Bisa Dipakai Lagi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 24 Juni 2021 | 17:04 WIB
Layanan Elektronik DJP yang Sempat Gangguan Sudah Bisa Dipakai Lagi

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Layanan elektronik atau aplikasi Ditjen Pajak (DJP) yang sempat mengalami gangguan karena masalah proses validasi data kependudukan sudah bisa dimanfaatkan kembali.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan proses normalisasi layananan elektronik yang terdampak kendala validasi data kependudukan sudah dirampungkan. Menurutnya, layanan elektronik sudah bisa dimanfaatkan.

"[Kendala validasi data kependudukan] sudah solved," katanya, Kamis (24/6/2021).

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Iwan menerangkan salah satu penyebab terjadinya kendala proses validasi data kependudukan adalah adanya proses pembaruan aplikasi dalam sistem elektronik DJP. Hal ini memerlukan penyesuaian pada integrasi basis data kependudukan Kemendagri.

Adapun gangguan validasi data kependudukan membuat beberapa aplikasi layanan elektronik DJP tidak bisa diakses sejak Selasa, 15 Juni 2021. DJP melalui pengumumannya menyampaikan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Adapun aplikasi yang dimaksud antara lain:

  1. Aplikasi pendaftaran wajib pajak (e-registration) melalui intranet dan internet, termasuk proses aktivasi EFIN, permohonan sertifikat elektronik, dan perubahan data wajib pajak;
  2. Aplikasi e-bukti potong (e-bupot) unifikasi dan e-bupot PPh Pasal 23/26;
  3. Aplikasi TPT online menu validasi PHTB;
  4. Aplikasi administrasi SIDJPNINE;
  5. Aplikasi pendaftaran wajib pajak melalui OSS dan PJAP;
  6. Aplikasi e-PHTB;
  7. Aplikasi lain yang membutuhkan validasi data kependudukan.

"[Kendala tejadi] karena ada aplikasi di [sistem] DJP yang harus di-improve," imbuh Iwan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

25 Juni 2021 | 01:54 WIB

Dlm ms pendemi ini sering incentif dikeluarkan tanpa ada itungan dan preparing yg mumpuni...baik sisi SDM dan juga system IT (informasi dan administrasi pajak) . Sebaiknya penataan grand design system administrasi dan IT perpajakan dgn regulasi yg sepotong2 dan "molah malih" perlu ada synkronisasi jelas.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?