BELGIA

Lawan Penipuan Pajak PPN, Uni Eropa Ajak China Bikin Kesepakatan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:00 WIB
Lawan Penipuan Pajak PPN, Uni Eropa Ajak China Bikin Kesepakatan

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews—Uni Eropa menginginkan China untuk ikut serta memerangi tindak pidana perpajakan berupa penipuan PPN atas kegiatan perdagangan antara dua kekuatan ekonomi global tersebut.

Permintaan tersebut disampaikan Komisi Eropa dalam dialog perdagangan dan ekonomi tingkat tinggi tahunan ke-8 pada 28 Juli 2020 dengan fokus di antaranya perihal kerja sama di bidang keuangan dan perpajakan.

Dalam pertemuan tersebut, Uni Eropa meminta China untuk mendalami peluang-peluang kerja sama antara kedua pihak, terutama dalam memperkuat kerja sama administrasi dalam melawan kecurangan PPN.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis menekankan pentingnya timbal balik dalam hal perlakuan kepada para perusahaan, keadilan, dan aturan yang disepakati bersama atau kedua pihak.

"Saya meminta China terlibat aktif dalam reformasi sistem multilateral, serta merevisi aturan domestiknya selama ini yang menjadi penghalang eksportir barang dan jasa serta investor Eropa mengakses pasar China," katanya dikutip Rabu (5/8/2020).

Dombrovskis menjelaskan pertemuan dengan China akan terus ditindaklanjuti. Adapun kerja sama untuk menangkal penipuan PPN menjadi salah satu poin dalam negosiasi perjanjian komprehensif investasi antara Uni Eropa dan China.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selain itu, Uni Eropa meminta pemerintah China lebih membuka akses pasar bagi komoditas dan investasi Eropa pada beberapa sektor usaha seperti telekomunikasi dan komputer, kesehatan, bioteknologi dan otomotif ramah lingkungan.

"Kami (Uni Eropa) meminta China untuk membuat komitmen yang berarti untuk memastikan proses pembangunan berkelanjutan," tutur Dombrovskis.

Dilansir dari Tax Notes International, kedua belah pihak juga tengah menjajaki kerja sama untuk meningkatkan peran euro dan renminbi sebagai pilihan mata uang dalam transaksi perdagangan internasional. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN