BELGIA

Lawan Penipuan Pajak PPN, Uni Eropa Ajak China Bikin Kesepakatan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:00 WIB
Lawan Penipuan Pajak PPN, Uni Eropa Ajak China Bikin Kesepakatan

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews—Uni Eropa menginginkan China untuk ikut serta memerangi tindak pidana perpajakan berupa penipuan PPN atas kegiatan perdagangan antara dua kekuatan ekonomi global tersebut.

Permintaan tersebut disampaikan Komisi Eropa dalam dialog perdagangan dan ekonomi tingkat tinggi tahunan ke-8 pada 28 Juli 2020 dengan fokus di antaranya perihal kerja sama di bidang keuangan dan perpajakan.

Dalam pertemuan tersebut, Uni Eropa meminta China untuk mendalami peluang-peluang kerja sama antara kedua pihak, terutama dalam memperkuat kerja sama administrasi dalam melawan kecurangan PPN.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis menekankan pentingnya timbal balik dalam hal perlakuan kepada para perusahaan, keadilan, dan aturan yang disepakati bersama atau kedua pihak.

"Saya meminta China terlibat aktif dalam reformasi sistem multilateral, serta merevisi aturan domestiknya selama ini yang menjadi penghalang eksportir barang dan jasa serta investor Eropa mengakses pasar China," katanya dikutip Rabu (5/8/2020).

Dombrovskis menjelaskan pertemuan dengan China akan terus ditindaklanjuti. Adapun kerja sama untuk menangkal penipuan PPN menjadi salah satu poin dalam negosiasi perjanjian komprehensif investasi antara Uni Eropa dan China.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Selain itu, Uni Eropa meminta pemerintah China lebih membuka akses pasar bagi komoditas dan investasi Eropa pada beberapa sektor usaha seperti telekomunikasi dan komputer, kesehatan, bioteknologi dan otomotif ramah lingkungan.

"Kami (Uni Eropa) meminta China untuk membuat komitmen yang berarti untuk memastikan proses pembangunan berkelanjutan," tutur Dombrovskis.

Dilansir dari Tax Notes International, kedua belah pihak juga tengah menjajaki kerja sama untuk meningkatkan peran euro dan renminbi sebagai pilihan mata uang dalam transaksi perdagangan internasional. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra