AMERIKA SERIKAT

Lacak Dana Gelap Orang Superkaya Rusia, IRS Bakal Ikut Terlibat

Muhamad Wildan | Senin, 14 Maret 2022 | 13:30 WIB
Lacak Dana Gelap Orang Superkaya Rusia, IRS Bakal Ikut Terlibat

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Unit Investigasi Internal Revenue Service (IRS) akan turut terlibat dalam satuan tugas yang dibentuk Pemerintah Amerika Serikat untuk melacak aliran dana gelap orang superkaya Rusia.

Satuan tugas bernama KleptoCapture dibentuk untuk menginvestigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh orang kaya Rusia seperti menghindari sanksi, dan memeriksa dugaan pencucian uang melalui cryptocurrency.

"Unit Investigasi IRS berpengalaman melakukan pengawasan atas blockchain dan melacak aliran dana atas tindak pidana perpajakan," kata Kepala unit investigasi IRS Jim Lee seperti dilansir Tax Notes International, Senin (14/3/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Menurut Lee, keahlian tersebut dapat digunakan dalam membantu satuan tugas KleptoCapture, khususnya atas kasus penyuapan. Sebab, cryptocurrency banyak digunakan oleh berbagai pihak untuk menyembunyikan aset.

Untuk diketahui, KleptoCapture telah sejak pekan lalu dan diisi oleh instansi-instansi seperti FBI, US Marshals Service, US Postal Service, US Immigration and Customs Enforcement, dan US Secret Service.

Sebelumnya, Senat AS telah mengusulkan pelibatan IRS dalam menindak orang-orang kaya Rusia yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden mengatakan IRS perlu diperkuat guna menindak praktik-praktik pengelakan pajak yang dilakukan para oligarki Rusia. Untuk itu, IRS membutuhkan tambahan anggaran untuk dapat melaksanakan tugasnya tersebut.

Selain itu, ia juga mengusulkan adanya pembuatan kajian atas celah hukum dalam sistem pajak AS sehingga dapat diketahui celah yang dimanfaatkan kroni Putin dalam melakukan penghindaran pajak atas aset mereka yang ditempatkan di AS.

"Kunci untuk meminta pertanggungjawaban Putin atas invasinya ke Ukraina adalah dengan mengikuti aliran dana dan menguak miliaran dana gelap yang ditempatkan oleh Putin serta kroninya di berbagai negara," ujar Wyden. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN