Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat insentif supertax deduction pelatihan dan vokasi PMK 128/2019 belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh wajib pajak pada sektor-sektor yang tercakup.

Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP Dwi Setyobudi mengatakan terdapat 453 kompetensi tertentu yang tercakup dalam insentif supertax deduction pelatihan dan vokasi.

“Namun, baru 50 kompetensi pelatihan dan vokasi yang telah memanfaatkan insentif. Artinya pemerintah memberikan kepada banyak sektor tetapi banyak yang tidak dimanfaatkan, ini jadi PR kita apakah salah sasaran atau tidak," katanya dikutip pada Minggu (17/9/2021).

Sebaliknya, terdapat beberapa jenis kompetensi tertentu yang disediakan oleh SMK hingga balai latihan kerja dan didukung oleh dunia usaha, tetapi belum termuat dalam daftar kompetensi pada PMK 128/2019.

"Barangkali ini menjadi PR kita bersama untuk melakukan revisi [PMK 128/2019] ke depannya," ujar Dwi.

Untuk diketahui, PMK 128/2019 merupakan aturan yang menjadi landasan dalam pemberian insentif berupa pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% dari biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran dari wajib pajak.

Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, wajib pajak perlu melakukan kegiatan vokasi yang berbasis pada kompetensi tertentu seperti yang termuat pada Lampiran A PMK 128/2019; memiliki perjanjian kerja sama dengan SMK, perguruan tinggi program diploma, atau balai latihan kerja; tidak dalam keadaan rugi fiskal; dan telah menyampaikan surat keterangan fiskal (SKF).

Biaya yang dapat diklaim sebagai pengurang penghasilan bruto hingga 200% antara lain biaya penyediaan fasilitas fisik termasuk listrik, air, bahan bakar, dan biaya lainnya yang terkait dengan keperluan praktik kerja; biaya instruktur atau pengajar; biaya untuk barang keperluan praktik kerja; honor kepada siswa ataupun pelatih; serta biaya sertifikasi. (rig)