ADMINISTRASI PAJAK

Kurang Bayar Ternyata Lebih Kecil, WP Bisa Ajukan Pbk atau Restitusi

Muhamad Wildan | Kamis, 06 April 2023 | 16:30 WIB
Kurang Bayar Ternyata Lebih Kecil, WP Bisa Ajukan Pbk atau Restitusi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak harus melunasi kurang bayar pajak ketika menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu SPT Tahunan.

Apabila kurang bayar ternyata lebih kecil dari nilai pajak yang telah disetor, wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan atau restitusi.

"...atas kelebihan pembayaran dapat diajukan permohonan pemindahbukuan atau diminta kembali melalui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang," bunyi Pasal 16A ayat (2) PMK 243/2014 s.t.d.d PMK 9/2018, dikutip pada Kamis (6/4/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Pemindahbukuan dilaksanakan berdasarkan PMK 242/2014. Seperti diatur dalam Pasal 16 ayat (2), pemindahbukuan dapat diajukan bila jumlah pembayaran pada surat setoran pajak (SSP) lebih besar daripada pajak yang terutang dalam SPT.

Sementara itu, pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dilakukan berdasarkan PMK 187/2015.

"Pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang ... dapat berupa pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang," bunyi Pasal 3 huruf a PMK 187/2015.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 PMK 187/2015 tersebut dapat diminta kembali oleh pihak pembayar setelah mengajukan permohonan.

Permohonan harus dilengkapi SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP, penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Untuk diketahui, wajib pajak memiliki hak untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan maksimal selama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan yang berlaku umum.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan perlu diajukan oleh wajib pajak lewat penyampaian pemberitahuan.

Pemberitahuan harus dilampiri dengan penghitungan pajak sementara, laporan keuangan sementara, dan SSP dalam hal terdapat kekurangan pembayaran.

Bila SPT Tahunan yang diajukan perpanjangan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan juga harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Saat ini, pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dapat disampaikan melalui fitur e-PSPT yang tersedia di DJP Online. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja