KAMUS PAJAK

Kriteria Subjek Pajak Luar Negeri

Redaksi DDTCNews | Senin, 17 Oktober 2016 | 16:29 WIB
Kriteria Subjek Pajak Luar Negeri

PEMAHAMAN mengenai status subjek pajak, apakah subjek pajak luar negeri atau sudah menjadi subjek pajak dalam negeri sangat perlu dikuasai. Sebab, status subjek pajak inilah yang akan menentukan ada atau tidaknya, serta bagaimana kewajiban perpajakan harus dilakukan.

Terkait dengan subjek pajak luar negeri, definisi atau kriterianya diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh).

Sementara itu, penentuan lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri (PER-43/2011).

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Pasal 4 PER-43/2011 menyebutkan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia:

  • yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
  • yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia dan dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak tertentu, dan tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap (BUT), maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui BUT, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian BUT tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia.

Baca Juga:
Update 2024, Apa Itu Pengembalian PPN untuk Turis Asing?

Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui BUT, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

Sementara itu, Pasal 16 PER-43/2011 mengatakan bahwa subjek pajak luar negeri dapat menjalankan kegiatan atau usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam hal mempunyai tempat kedudukan manajemen yang berada di Indonesia.

Tempat kedudukan manajemen yang dimaksud adalah tempat kedudukan manajemen yang menjalankan kegiatan/operasi perusahaan sehari-hari atau secara rutin yang tidak melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan dan tidak membuat keputusan yang bersifat strategis.

Baca Juga:
Apa Itu PPh Pasal 29?

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, berdasarkan Pasal 2A UU PPh penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban perpajakannya ditentukan sebagai berikut:

  • Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh penghasilan tidak melalui BUT di Indonesia

Kewajiban perpajakan dimulai pada saat subjek pajak memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir padasaat tidak lagi memperoleh penghasilan dari Indonesia.

  • Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh penghasilan melalui BUT di Indonesia

Kewajiban perpajakan dimulai pada saat subjek pajak mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Kewajian tersebut berakhir pada saat subje pajak tersebut tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 16 Desember 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024, Apa Itu Pengembalian PPN untuk Turis Asing?

Jumat, 13 Desember 2024 | 17:30 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu PPh Pasal 29?

Rabu, 11 Desember 2024 | 18:30 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Uang Persediaan Pengembalian Pajak?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra