Kriteria Pemberian Bingkisan kepada Pegawai yang Bukan Objek Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2023, pemerintah mengatur kriteria pemberian bingkisan dari pemberi kerja kepada pegawainya yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.

Berdasarkan lampiran PMK 66/2023, terdapat 2 jenis bingkisan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Pertama, bingkisan dari pemberi kerja antara lain berupa bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan.

“Hari raya keagamaan [yang dimaksud] meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek,” bunyi Lampiran A PMK 66/2023, dikutip pada Minggu (12/11/2023).

Untuk diperhatikan, terdapat batasan yang harus dipenuhi agar bingkisan hari keagamaan tersebut dapat dikecualikan sebagai objek penghasilan, yaitu bingkisan dari pemberi kerja harus diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai.

Kedua, bingkisan dari pemberi kerja yang diterima atau diperoleh pegawai selain dalam rangka hari raya keagamaan. Adapun pengecualian tersebut hanya diberikan untuk nilai keseluruhan bingkisan tersebut maksimal Rp3 juta untuk tiap pegawai dalam 1 tahun pajak.

Sebagai informasi, natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan di antaranya natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. Salah satu bentuknya ialah pemberian bingkisan kepada pegawai.

Pengenaan pajak natura mulai diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Natura adalah imbalan atau penggantian dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima.

Sementara itu, kenikmatan adalah imbalan berupa hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan tertentu. Adapun PMK 66/2023 resmi diundangkan pada 27 Juni 2023 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2023. (rig)