Korban PHK Diprediksi 110.000 Karyawan, Kemenaker Usul Dana Bailout

HANOI, DDTCNews—Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial Vietnam mengusulkan paket dana bailout senilai 20 triliun dong atau sekitar Rp14,07 triliun guna menangani dampak pandemi virus corona, terutama terhadap korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Kementerian Tenaga Kerja, sekitar 55.000-110.000 karyawan berpotensi kehilangan pekerjaan karena pandemi virus corona atau Covid-19. Untuk itu, perlu ada anggaran khusus untuk karyawan yang kehilangan pekerjaan itu.

Dalam proposal tersebut, seorang karyawan diizinkan meminjam 100 juta dong dan UMKM diizinkan meminjam dua miliar dong. Tingkat bunga untuk pinjaman tersebut dipatok 3,96% per tahun dan harus dilunasi dalam kurun waktu 12 bulan.

Kementerian juga mengajukan tiga solusi untuk membantu usaha bertahan selama pandemi.

Pertama, sebuah usaha yang terpaksa melepas 30% karyawan atau 100 karyawan sementara waktu diizinkan meminjamkan uang untuk membayar gaji, asuransi pengangguran, kesehatan dan lainnya untuk karyawan.

Nanti, anggaran negara akan menutupi bunga pinjaman maksimum selama tiga bulan per bisnis. Jika disetujui, dukungan anggaran pemerintah itub akan dilaksanakan antara April dan Desember.

Kedua, bisnis yang terpaksa melepas setidaknya 10 persen dari total karyawan mereka atau setidaknya 50 karyawan karena pandemi dapat meminjam uang untuk membayar tunjangan kehilangan pekerjaan bagi karyawan.

Ketiga, karyawan yang bisnisnya bubar atau bangkrut akan menerima tunjangan kehilangan pekerjaan. Uang untuk membayar tunjangan kehilangan pekerjaan ditaksir mencapai sekitar 0,53-1,06 triliun dong.

Kementerian juga menyarankan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan atau membebaskan pembayaran asuransi pengangguran sementara waktu, baik untuk pelaku usaha maupun karyawan.

Selain soal tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja merekomendasikan pembebasan biaya sekolah untuk siswa yang merupakan anggota keluarga terinfeksi Covid-19.

Tak hanya itu, Kementerian Tenaga Kerja juga mengusulkan untuk membebaskan pajak terhadap seluruh lembaga pendidikan, baik dari swasta maupun public, demikian dilansir dari phnompenhpost. (rig)