Korban PHK Bertambah, Pengusaha Terancam Kena Tarif Pajak Tinggi

TEXAS, DDTCNews—Para pebisnis di negara bagian Texas, AS terancam dikenai tarif pajak lebih tinggi menyusul terus bertambahnya jumlah tenaga kerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pajak yang berpotensi meningkat tersebut adalah pajak pengangguran atau unemployment insurance tax (UI tax). Di Texas, UI tax adalah salah satu pajak utama yang harus dibayar pemberi kerja.

Jared Walczak, Direktur Kebijakan Pajak Negara Bagian Tax Foundation, mengatakan Texas terancam kehabisan dana untuk membayar klaim dari para korban PHK. Apalagi, jumlah korban PHK terus bertambah.

“Jika negara bagian akhirnya meminjam uang ke pemerintah federal dan tidak bisa melunasi utangnya dalam 2 tahun. Pebisnis kemungkinan besar menghadapi tarif UI Tax yang lebih tinggi,” tuturnya dikutip Sabtu (18/4/2020).

Untuk diketahui, sebanyak 1 juta warga Texas kehilangan pekerjaannya dan mengajukan klaim kepada pemerintah Texas. Komisi Tenaga Kerja Texas hingga saat ini setidaknya sudah membayar lebih dari US$400 juta.

Tak menutup kemungkinan, klaim yang dicairkan itu akan bertambah ratusan juta dolar AS mengingat formulir klaim masih terus masuk. Tax Foundation memperkirakan pencairan klaim hanya akan bertahan sekitar tiga pekan ke depan.

Dengan kondisi tersebut, maka besar kemungkinan pemerintah Texas akan meminta pinjaman kepada pemerintah federal dalam rangka menutup kebutuhan pencairan klaim para korban PHK.

“Saya pikir Texas tidak akan siap melunasi hutang dari pinjaman federal. Implikasinya akan serius bagi keuangan negara. Ketidaksiapan Texas ini berasal dari kemerosotan ekonomi masa lalu,” tutur Walczak dilansir dari texastribune.

Walczak juga berharap pebisnis tidak lagi dibebankan tarif pajak yang lebih tinggi mengingat pengangguran disebabkan keadaan kahar. Menurutnya, tidak masuk akal jika ‘menghukum’ perusahaan dengan tarif pajak yang lebih tinggi.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Tenaga Kerja Texas mengaku pemerintah tidak akan kehabisan dana setidaknya hingga Mei. Namun itu juga tergantung dengan kondisi jumlah korban PHK yang ada. (rig)