KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

Komwasjak Bakal Beri Masukan Menkeu, Lebih Banyak Mengarah ke Sistem

Muhamad Wildan | Rabu, 12 April 2023 | 14:45 WIB
Komwasjak Bakal Beri Masukan Menkeu, Lebih Banyak Mengarah ke Sistem

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Amien Sunaryadi dalam acara bertajuk Komwasjak Mendengar di Universitas Tarumanagara Jakarta, Rabu (12/4/2023).

JAKARTA, DDTCNews – Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) berkomitmen mendengar masukan, saran, dan pendapat dari masyarakat. Setelah itu, Komwasjak akan memberikan masukan strategis kepada menteri keuangan.

Hari ini, Rabu (12/4/2023), komite menggelar acara bertajuk Komwasjak Mendengar di Universitas Tarumanagara Jakarta. Komwasjak juga akan menggelar acara serupa di Surabaya, Makassar, dan Medan. Semua masukan dari masyarakat akan dikumpulkan.

“Banyak yang menyampaikan problem, keluhan, dan ada juga ide. Semuanya bagus untuk diterima oleh Komwasjak. Semua masukan dikumpulkan dan diformulasikan [untuk melihat] kira-kira apa yang perlu diperbaiki,” ujar Ketua Komwasjak Amien Sunaryadi.

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Terkait dengan persoalan integritas pegawai Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai belum lama ini, Komwasjak akan mempelajari tipe kejadian dan modusnya. Dengan mempelajari modusnya, sambung Amien, Komwasjak akan melakukan identifikasi sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.

Amien mengatakan identifikasi atas sejumlah aspek perbaikan akan menjadi masukan atau saran yang disampaikan kepada menteri keuangan. Komwasjak, lanjut dia, berkomitmen memberikan rekomendasi yang strategis.

“Komwasjak tugasnya memberikan saran kepada menteri keuangan. Sarannya yang bersifat strategic. Kalau bersifat strategic kan lebih banyak mengarah ke sistemnya,” imbuh Amien.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Dia memberi contoh salah satu masukan yang sudah diterima saat ini terkait dengan pencegahan conflict of interest terkait dengan fiskus dan konsultan pajak. Jika terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan conflict of interest, sambungnya, perlu ada penanganan.

“Jadi, conflict of interest harus dijaga jangan sampai terjadi. Artinya, jangan sampai ada conflict of interest di mana fiskus memiliki langsung atau tidak langsung usaha konsultan pajak. Itu enggak boleh. Kalau ada pelanggaran ya harus disikapi,” jelasnya.

Dengan berbagai masukan strategis, Amien berharap semua proses atau urusan perpajakan bisa lebih cepat dan efisien. “Bagi penerimaan pajaknya lebih aman. Bagi wajib pajak juga lebih nyaman,” katanya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan