Komite Keuangan DPR Setujui Pungutan Cukai Kantong Plastik

MANILA, DDTCNews – Komite Keuangan DPR Filipina menyetujui pengenaan cukai pada kantong plastik.

Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda mengatakan rencana pengenaan cukai itu tertuang dalam sebuah RUU dengan tarif P20 atau sekitar Rp6.000 untuk setiap kilogram kantong plastik. Pengenaan cukai berlaku ketika kantong plastik keluar dari tempat produksi atau wilayah pengawasan Bea Cukai.

"Pemerintah dapat mengumpulkan sekitar P4,867 miliar [sekitar Rp1,4 triliun] setiap tahun jika RUU itu disahkan menjadi undang-undang," katanya, dikutip pada Rabu (17/3/2021).

Salceda mengatakan RUU tersebut mendefinisikan kantong plastik sebagai plastik tingkat sekunder yang terbuat dari polimer organik sintetik atau semisintetik, yang umumnya dikenal sebagai kantong labo atau sando yang digunakan dalam produk kemasan.

Menurutnya, sesuai dengan rencana ketentuan dalam RUU tersebut, cukai yang terkumpul dari kantong plastik akan digunakan untuk mengimplementasikan rencana pengelolaan limbah padat pada unit pemerintah daerah.

Anggota parlemen Horacio Suansing dan Estrellita Suansing mengusulkan RUU bernomor 178 tersebut. Mereka mengatakan pengenaan cukai akan mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup diet kantong plastik sekali pakai.

"Pengenaan cukai kantong plastik sekali pakai akan mendorong penggunaan alternatif yang ramah lingkungan," ujarnya, seperti dilansir cnnphilippines.com.

Mengutip data Ocean Conservancy, Suansing menyebut Filipina sebagai salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar yang masuk ke laut. Filipina tercatat menghasilkan 2,7 juta metrik ton sampah plastik dan mengalami kebocoran sampah plastik 0,5 juta ton setiap tahun. (kaw)