BELGIA

Komite Ini Ditargetkan Jadi Pusat Diskusi Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 14 Oktober 2020 | 17:17 WIB
Komite Ini Ditargetkan Jadi Pusat Diskusi Pajak

Ilustrasi bendera Uni Eropa. (foto: europe.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Parlemen Uni Eropa berencana menjadikan komite perpajakan sebagai wadah utama penyaluran aspirasi masyarakat terkait dengan urusan pajak di seluruh negara anggota Uni Eropa.

Ketua Komite Perpajakan Parlemen Eropa Paul Tang mengatakan fokus utama kerja komite perpajakan adalah menjamin terciptanya keadilan kebijakan perpajakan di seluruh negara anggota.

Namun demikian, lanjutnya, kebijakan fiskal di banyak negara Eropa selama ini justru berada di jalur yang salah karena lebih banyak menghemat belanja dan meningkatkan beban pajak untuk kelas menengah.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

"Sekarang hanya kelompok terkaya yang tersisa dan kami harus punya pendekatan yang berbeda bagi mereka yang tidak membayar pajak dengan adil," katanya di laman resmi Parlemen Eropa, Rabu (14/10/2020).

Saat ini, lanjut Tang, masih banyak individu kaya atau high net worth individuals (HNWI) dan perusahaan multinasional yang belum membayar pajak dengan adil sehingga merugikan negara anggota Uni Eropa.

Berdasarkan perhitungannya, praktik penghindaran pajak yang dilakukan korporasi telah merugikan negara anggota hingga €50 miliar (setara dengan Rp864 triliun) sampai dengan €190 miliar setiap tahun.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Selain itu, komite perpajakan juga akan berupaya mengikis kesenjangan transparansi pajak antara negara anggota dengan bukan anggota Uni Eropa. Menurutnya, daftar negara suaka pajak bisa menjadi pembuka jalan untuk meningkatkan transparansi data keuangan untuk tujuan perpajakan secara global.

Namun demikian, Tang menilai proses penyusunan daftar hitam negara suaka pajak masih perlu diperbaiki agar memiliki elemen memaksa negara yang masuk daftar hitam untuk segera melakukan perubahan.

Perbaikan tersebut tidak hanya berlaku untuk negara di luar zona Eropa, tetapi juga berlaku untuk negara anggota Uni Eropa. Terdapat tujuh negara di Eropa yang menerapkan rezim pajak agresif, salah satunya adalah Belanda.

Baca Juga:
Pengusaha Vietnam Kembali Minta Cukai Minuman Manis Ditunda

Tang menyatakan pelabelan pada tujuh negara tersebut berguna untuk memberikan tekanan sebagai upaya mengubah ketentuan domestik dan tidak mendistorsi pelaksanaan pasar tunggal Eropa.

"Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Komisi dengan jelas meminta negara suaka pajak Uni Eropa untuk mereformasi sistem pajak. Jika tidak, skema dana pemulihan ekonomi mereka tidak akan disetujui," tutur Tang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN