Komite DPR Setujui Pemda Impor Vaksin Covid-19 Bebas Pajak

MANILA, DDTCNews - Komite Keuangan DPR Filipina menyetujui usulan pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengimpor vaksin Covid-19 serta memperoleh insentif perpajakan.

Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda mengatakan kebijakan tersebut tertuang dalam Pasal 6 RUU DPR No.8648 yang diajukan anggota DPR Allan Velasco.

Dia menilai pemberian izin dan insentif fiskal itu akan mempercepat proses vaksinasi di Filipina. "Langkah ini akan melengkapi strategi pemerintah dalam pengadaan vaksin Covid-19 secepat mungkin," katanya di Manila, Selasa (16/2/2021).

Salceda mengatakan Pasal 6 RUU No.8648 menyebut pemda dapat melakukan pengadaan, impor, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, dan administrasi vaksin Covid-19. Namun, vaksin tersebut hanya dapat digunakan untuk masyarakat dan tidak boleh dikomersilkan.

Mengenai fasilitas fiskalnya, sambung Salceda, vaksin tersebut juga akan memperoleh pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), cukai, dan biaya lainnya.

Saat ini pemerintah menetapkan bea masuk vaksin hanya 1%, tetapi Salceda menilai insentif akan mendorong pemda memproses pengadaan lebih cepat dan membeli lebih banyak. Akhirnya, pembebasan bea masuk dan pajak impor akan membantu pemda menghemat anggaran.

Walaupun komitenya mengizinkan pengadaan vaksin oleh pemda, Salceda mengingatkan pemerintah pusat tetap harus menetapkan pedoman yang jelas mengenai prosedur pengadaan, penyimpanan, dan pengelolaan vaksin dengan cara paling efisien.

Pekan lalu, Pemimpin Mayoritas Senat Juan Miguel Zubiri juga menyetujui usulan pembelian vaksin oleh pemda. Menurutnya, pemda juga dibolehkan membeli vaksin dari produsen dengan harga lebih tinggi atau dibebaskan dari peraturan yang mewajibkan pengadaan barang dari penawar terendah.

Ketua Aliansi Profesional Kesehatan Melawan Covid-19 Antonio Dans senang dengan sikap parlemen dan senat itu. Pasalnya, selama ini aliansi khawatir pemerintah pusat akan mendistribusikan vaksin secara tidak adil dengan memprioritaskan provinsi atau kota kaya ketimbang yang miskin.

"Pemberian kewenangan pemda membeli vaksin tetap harus melewati Dewan Pengkajian Teknologi Kesehatan untuk memastikan vaksin yang digunakan aman," katanya, dilansir inquirer.net. (Bsi)