KEBIJAKAN FISKAL

Klaim Irit Rp2,21 Triliun dalam 4 Tahun, Sri Mulyani Ungkap Caranya

Dian Kurniati | Senin, 04 September 2023 | 16:00 WIB
Klaim Irit Rp2,21 Triliun dalam 4 Tahun, Sri Mulyani Ungkap Caranya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparannya dalam rapat paripurna ke-4 DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan efisiensi anggaran di kementeriannya telah mencapai Rp2,21 triliun sepanjang 2020 hingga 2023.

Sri Mulyani mengatakan efisiensi anggaran ini berjalan sejak awal pandemi Covid-19 hingga saat ini. Menurutnya, efisiensi anggaran Kemenkeu terjadi sejalan dengan simplifikasi dan otomasi proses bisnis.

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

"Pada saat 2020 ini adalah opportunity untuk melakukan perbaikan yang sangat drastis karena kita hadapi pandemi sehingga kami mampu menurunkan berbagai cost yang tidak perlu," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (4/9/2023).

Sri Mulyani mengatakan efisiensi anggaran Kemenkeu dalam 4 tahun berturut-turut, terdiri atas Rp1,12 triliun pada 2020, Rp425,72 miliar pada 2021, Rp435,4 miliar pada 2020, serta Rp232,32 miliar pada 2023.

Pada 2020, efisiensi anggaran di antaranya berasal dari migrasi kegiatan rapat menjadi serbadigital sehingga berdampak pada penurunan biaya paket meeting. Sementara pada 2021, penghematan misalnya terjadi karena digitalisasi proses bisnis sehingga menurunkan belanja pencetakan dokumen.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Pada 2022, efisiensi anggaran antara lain dilakukan melalui pengendalian belanja birokrasi seperti perjalanan dinas dan konsinyering, serta penurunan jumlah pegawai sebesar 4,35% menjadi 78.883 orang.

Adapun untuk 2023, penghematan dilakukan melalui pembayaran belanja pegawai terpusat, standardisasi harga dan pemberian seminar kit secara selektif, serta optimalisasi anggaran penanganan pandemi dampak terkendalinya kasus Covid-19.

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan upaya efisiensi anggaran ini tidak akan mengorbankan kebutuhan belanja seperti untuk pelatihan pegawai dan penguatan sistem digital di Kemenkeu.

"Kemenkeu kalau baseline cost, kita tetap tekan yang memang bisa kita tekan. Namun kalau ada investasi baru yang memang dibutuhkan seperti coretax, kita akan lakukan," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 23 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan