KINERJA FISKAL

Kinerja Pendapatan Positif, Pemerintah Bisa Kurangi Penerbitan SBN

Muhamad Wildan | Senin, 22 Mei 2023 | 18:17 WIB
Kinerja Pendapatan Positif, Pemerintah Bisa Kurangi Penerbitan SBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Berkat tingginya pendapatan negara hingga April 2023, pemerintah membuka ruang untuk mengurangi nominal surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pada tahun ini.

Hingga April 2023, pendapatan negara tercatat sudah mencapai Rp1.000,5 triliun atau 40,6% dari target pada APBN 2023 yang senilai Rp2.463 triliun. Bila dibandingkan dengan April tahun lalu, pendapatan negara tercatat bertumbuh 17,3%.

Baca Juga:
Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

"Dengan penerimaan yang cukup besar maka dari sisi penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan penerbitan sesuai dengan kondisi keuangan kita yang cukup baik," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (22/5/2023).

Pendapatan negara hingga April 2023 terdiri dari penerimaan pajak senilai Rp688,1 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp94,5 triliun, dan PNBP senilai Rp217,8 triliun.

Hingga April 2023, belanja negara tercatat mencapai Rp765,8 triliun. Dengan demikian, APBN mencatatkan surplus sebesar Rp234,7 triliun. Selanjutnya, total pembiayaan anggaran hingga April 2023 telah mencapai Rp223,9 triliun.

Baca Juga:
Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Adapun total SBN yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hingga April 2023 sudah mencapai Rp240 triliun. "Dari sisi pembiayaan kita front loading karena mengantisipasi kenaikan suku bunga," ujar Sri Mulyani.

Dengan anggaran yang masih berada dalam posisi surplus, pemerintah mencatatkan SiLPA hingga April 2023 senilai Rp458,6 triliun.

"Hasil yang baik pada kuartal I/2023 kita harapkan terus terjaga pada kuartal II/2023. Namun, kita semuanya tahu bahwa APBN pada 2023 ini masih didesain dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tumbuh tinggi tetapi dengan tantangan global yang sangat riil," ujar Sri Mulyani. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

Kamis, 30 Januari 2025 | 09:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi