Ketentuan Penyesuaian Keterkaitan saat Timbul Pengenaan Pajak Berganda

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 172/2023 turut memuat ketentuan mengenai corresponding adjustment. Dalam PMK tersebut, corresponding adjustment diterjemahkan menjadi penyesuaian keterkaitan.

Berdasarkan pasal 40 ayat (1), wajib pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi dapat melakukan penyesuaian keterkaitan bila penentuan harga transfer oleh DJP melalui pemeriksaan atau koreksi harga transfer oleh otoritas pajak mitra P3B atas SPLN, menimbulkan pengenaan pajak berganda.

"Penyesuaian keterkaitan…merupakan penyesuaian materi penentuan harga transfer dalam penghitungan penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi: wajib pajak dalam negeri yang dilakukan penentuan harga transfer oleh dirjen pajak ... atau SPLN yang dilakukan koreksi penentuan harga transfer oleh otoritas pajak mitra P3B," bunyi Pasal 40 ayat (2) PMK 172/2023, dikutip pada Jumat (12/1/2024).

Penyesuaian keterkaitan oleh wajib pajak dalam negeri dapat dilakukan jika wajib pajak dalam negeri yang dikoreksi penentuan harga transfernya oleh DJP memutuskan untuk menyetujui koreksi DJP dan tidak mengajukan upaya hukum atas surat ketetapan pajak (SKP).

Penyesuaian keterkaitan dilakukan melalui pembetulan SPT Tahunan sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan atas wajib pajak dalam negeri yang dilakukan penentuan harga transfer. Jika pemeriksaan sedang dilakukan, penyesuaian keterkaitan dilakukan dengan penerbitan surat ketetapan pajak (SKP).

Dalam hal SKP terhadap wajib pajak dalam negeri yang dilakukan penentuan harga transfer sudah terbit maka penyesuaian keterkaitan dilakukan melalui pembetulan SKP.

Penyesuaian keterkaitan melalui pembetulan SPT Tahunan dilakukan disertai dengan pemberitahuan mengenai informasi penentuan harga transfer. Pemberitahuan disampaikan oleh wajib pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Selanjutnya, penyesuaian keterkaitan melalui penerbitan SKP dilakukan apabila wajib pajak telah menyampaikan pemberitahuan atau telah menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sesuai dengan informasi penentuan harga transfer oleh dirjen pajak.

Terakhir, penyesuaian keterkaitan melalui pembetulan SKP dilakukan secara jabatan oleh dirjen pajak. Namun, penyesuaian keterkaitan melalui pembetulan SKP didahului dengan pemberitahuan secara tertulis oleh wajib pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Khusus untuk penyesuaian keterkaitan wajib pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi dari SPLN yang dilakukan koreksi harga transfer oleh otoritas pajak mitra P3B, penyesuaian hanya dapat dilakukan melalui prosedur persetujuan bersama (mutual agreement procedure/MAP).

PMK 172/2023 telah diundangkan pada 29 Desember 2023 dan berlaku sejak tanggal tersebut. Dengan berlakunya PMK 172/2023, 3 aturan sebelumnya yakni PMK 213/2016, PMK 49/2019, dan PMK 22/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (rig)