APBN 2022

Kerap Dikritik Soal Utang, Begini Respons Sri Mulyani

Muhamad Wildan | Rabu, 20 April 2022 | 11:30 WIB
Kerap Dikritik Soal Utang, Begini Respons Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat kinerja keseimbangan primer per Maret 2022 mengalami surplus sampai dengan Rp94,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja keseimbangan primer per Maret 2022 yang mengalami surplus hingga Rp94,7 triliun merupakan kabar baik. Menurutnya, surplus tersebut mencerminkan kinerja APBN yang menguat.

"Kan banyak orang sering membuat statement mengenai kondisi APBN dan utang. Coba kita lihat, keseimbangan primer kita surplus Rp94,7 triliun. Ini prestasi luar biasa karena tahun lalu itu defisit Rp65,3 triliun. Artinya, ada pembalikan 245%," katanya, Rabu (20/4/2022).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Keseimbangan primer merupakan selisih dari pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika keseimbangan primer positif atau surplus maka pemerintah memiliki dana yang cukup untuk membayar bunga utang.

Sejalan dengan itu, APBN juga mencetak surplus Rp10,3 triliun per Maret 2022. Realisasi tersebut berbanding terbalik dengan posisi APBN per Maret 2021 yang mengalami defisit senilai Rp143,7 triliun.

"Karena surplus, pembiayaan utang kita merosot tajam," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sementara itu, realisasi pembiayaan mencapai Rp139,4 triliun atau turun 58,1% dibandingkan dengan pembiayaan per Maret 2021 senilai Rp332,8 triliun. Menurut menkeu, penurunan pembiayaan itu juga mencerminkan kinerja APBN yang terus pulih.

"Dengan surplus ini, kita mempunyai sisa anggaran lebih atau cash senilai Rp149,7 triliun," tutur Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani memberikan catatan atas belanja negara yang mengalami kontraksi. Secara umum, belanja negara hanya terealisasi senilai Rp490,6 triliun atau turun 6,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Menkeu juga menyoroti belanja kementerian/lembaga (K/L) yang hanya terealisasi Rp150 triliun atau turun 25,6%. Dia pun meminta KL untuk lebih memacu belanja yang sudah tercantum dalam rencana belanja masing-masing.

"Dengan adanya bansos dan THR, kita akan melihat peningkatan. Mudah-mudahan terkompensasi," ujar Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra