Kenapa Tarif PPN Kripto Sebesar 0,11%? Ternyata Ini Alasan DJP

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengeklaim tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi aset kripto disusun berdasarkan masukan dari exchanger yang beroperasi di Indonesia.

Ketika Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 68/2022 disusun, exchanger mengusulkan tarif PPN perlu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata fee transaksi.

"Rata-rata fee transaksi di Indonesia adalah sebesar 0,15%. Tarif yang berlaku telah mengakomodasi usulan exchanger," ujar Analis Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP Adhika Bibing Purwanto dalam webinar Mining the Miners: Is VAT the Right Option to Tax Crypto Assets? yang diselenggarakan oleh PKN STAN, Jumat (17/6/2022).

Tarif PPN yang berlaku atas transaksi aset kripto pada PMK 68/2022 telah ditetapkan sebesar 0,11% bila transaksi dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Bappebti.

Bila exchanger tidak terdaftar di Bappebti, tarif PPN atas transaksi aset kripto naik 2 kali lipat menjadi 0,22%. Tarif PPN sebesar 2 kali lipat ini dirancang untuk mendorong exchanger mendaftarkan diri ke Bappebti.

"Tarif 2 kali lipat untuk exchanger tak terdaftar Bappebti didesain untuk mendorong exchanger mendaftarkan diri ke dalam sistem," ujar Adhika.

Hasilnya, sejak 1 April 2022 tercatat sudah ada 6 exchanger aset kripto baru yang mendaftarkan diri ke Bappebti.

Untuk diketahui, PMK 68/2022 adalah regulasi yang mengatur tentang pemungutan PPN dan juga PPh atas transaksi aset kripto.

PPh yang dikenakan atas aset kripto adalah PPh Pasal 22 bersifat final sebesar 0,1%. Bila exchanger tak terdaftar di Bappebti, tarif PPh Pasal 22 final yang berlaku adalah sebesar 0,2%.

Exchanger diwajibkan untuk memungut PPN dan PPh Pasal 22 final atas transaksi aset kripto sejak 1 Mei 2022. (sap)